Beranda BERITA UTAMA Bupati Pesisir Selatan Tuding Nasrul Abit Perusak Hutan Kawasan Wisata Mandeh

Bupati Pesisir Selatan Tuding Nasrul Abit Perusak Hutan Kawasan Wisata Mandeh

BERBAGI

Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni (Foto Dok. Rizal Basri)

PAINAN, KABARPOLISI.COM – Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni menuding pejabat yang merusak hutan mangrove dan hutan lindung di Kawasan Wisata Terpadu Mandeh ialah Nasrul Abit yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat dan Rusma Yul Anwar, yang kini Wakil Bupati Pesisir Selatan.

“Yang merusak hutan mangrove dan hutang lindung di kawasan Mandeh itu adalah orang nomor dua di Sumbar dan orang nomor dua di Kabupaten Pessel. Kedua pejabat tersebut memiliki porsi berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitas,” kata Hendrajoni, Kamis (20/4/2017).

Wartawan kabarpolisi.com Rizal Basri,
Zaidina Hamzah, Tata Tanur
melaporkan dari Padang, yang dimaksud orang nomor dua itu ialah Wakil Gubernur Sumbar dan Wakil Bupati Pesisir Selatan.

Hendrajoni mengatakan, kerusakan hutan Mandeh itu tak lepas dari dua orang pejabat tersebut, ya pejabat elite. Keduanya pejabat itu memiliki porsi berbeda, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya,” katanya.

“Jadi tak heran lagi, penyalahgunaan wewenang, penyelewengan amanah serta tanggung jawab menjadi hal jamak bagi kalangan elite. Tentu tidak semua elite pejabat demikian, namun satu-dua nama yang perusak hutan Mandeh sudah cukup untuk mencoreng harkat dan martabat pejabat,” tambahnya.

Di tempat yang sama, pegiat Lingkungan Pessel, Darpius Indra menilai, hutan Mandeh yang dirusak oleh dua pejabat tersebut, seperit hutan mangrove seluas 1.2 hektare, rencananya akan dibangun homestay.

Dijelaskan Darpius, sebuah ironi memang, ketika beda pemerintah, beda kebijakan. Seakan menafikan standar definisi hutan lindung. Padahal, telah dijelaskan dalam bab I pasal 1 (ayat 8) UU 41 tahun 1999 bahwa yang dimaksud hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

“Artinya, bila penutupan vegetasi pada hutan mangrove dan hutan lindung hilang, tentu bahaya banjir, tanah longsor, dan degradasi kesuburan tanah akan mengancam setiap saat,” kata Darpius Indra.

Dalam kasus tersebut, katanya, pejabat tidak lagi mengedepankan kelestarian ekosistem hutan, konservasi tanah dan air, serta jasa lingkungan, tetapi lebih pada kepentingan pribadi.

Meski hanya 1.2 hektare yang dirusak, jumlah itu sudah cukup signifikan dalam menyumbang naiknya laju deforestasi, menurunkan kemampuan penyerapan karbon, dan menambah tingkat emisinya, ungkapnya.

“Namun, sejak hutan mangrove di Mandeh sudah dirusak sejumlah biota lainnya sudah beransur punah dan hilang, kenapa demikian karena saya setiap harinya memancing ikan tak satu ekorpun ikan asli yang bersarang di mangrove tersebut ada lagi,” ujarnya.

Selain ikan, jenis kapiting pun juga tak lagi bersua, sebab hutan mangrove sudah dirusak, katena tempat bersarang kapiting memang dihutan mangrove, ungkapnya.

Dengan peristiwa hutan mangrove dan hutan lindung sudah dirusak dirinya bersama kelompok pengiat lingkuangn sumbar akan melaporkan kasus ini ke pihak yang barwajib, supaya memberikan epek jera kepada pelakunya, tutupnya.

Menteri Pariwisata Arief Yahya yang coba dihubungi kabarpolisi.com, tadi malam belum berhasil dikonfirmasi, begitu juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya. ***