Beranda KABAR UTAMA Datangi Polda Metro Jaya, Cyber Indonesia Laporkan Amien Rais

Datangi Polda Metro Jaya, Cyber Indonesia Laporkan Amien Rais

BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Pernyataan Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais tentang Partai Allah dan Partai Setan akhirnya menuai laporan kepolisian.

Amien Rais dilaporkan oleh sebuah organisasi bernama Cyber Indonesia ke Polda Metro Jaya karena ucapan Amien dinilai sebagai bentuk ujaran kebencian dan menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Laporan tersebut di daftarkan oleh salah satu pimpinan Cyber Indonesia, yaitu Aulia Fahmi, yang dibenarkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid
Minggu, 15 April 2018.

Bagi Cyber Indonesia, kata Aulia, pernyataan itu sangat berbahaya karena dapat memecah belah masyarakat. “Apalagi disampaikan oleh tokoh bangsa,” kata dia. Ucapan Amien itu, kata Aulia, sudah masuk kategori melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Pasal tersebut berbunyi: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Ucapan Amien tentang “Partai Allah” dan “Partai Setan” muncul saat ia memberi tausiah dalam acara Gerakan Indonesia Salat Subuh Berjemaah di Masjid Baiturrahim, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat, 13 April 2018.

Kalimat Amien yang dinilai mengarah pada ujaran kebencian adalah, “Orang-orang yang anti-Tuhan itu otomatis bergabung dalam partai besar, yaitu partai setan. Ketahuilah, partai setan itu mesti dihuni oleh orang-orang yang rugi, rugi dunia rugi akhiratnya. Tapi di tempat lain, orang beriman bergabung di sebuah partai besar namanya hizbullah, partai Allah. Partai yang memenangkan perjuangan dan memetik kejayaan.”

Sebelumnya, Cyber Indonesia juga telah melaporkan musikus Ahmad Dhani dan Rocky Gerung atas tuduhan serupa. Organisasi ini juga melaporkan Gubernur DKI Anies Baswedan atas dugaan pelanggaran hukum dalam penataan kawasan Tanah Abang (***)