Beranda BERITA UTAMA Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Tidak Diakui Uni Eropa

Deklarasi Kemerdekaan Catalonia Tidak Diakui Uni Eropa

BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Presiden Uni Eropa, Donald Tusk mengatakan pada Jumat bahwa Spanyol ‘satu-satunya teman bicara’ setelah parlemen Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol.

Bagaimanapun, kisruh kemerdekaan Catalonia ini menjadi krisis politik terburuk negara tersebut dalam empat dekade terakhir.

“Bagi Uni Eropa tak ada yang berubah. Spanyol tetaplah teman bicara kami satu-satunya. Saya harap pemerintah Spanyol mengambil tindakan cepat, bukan sekadar berargumen,” twit Tusk usai pemungutan suara Catalonia.

Sebelumnya, Parlemen regional Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol pada Jumat (27/10) melalui pemungutan suara yang kini kemungkinan besar dinyatakan ilegal oleh Mahkamah Konstitusi Spanyol.

Keputusan ini diambil hanya beberapa saat sebelum Spanyol menerapkan kewenangan pusat di daerah otonom itu. Langkah yang tak pernah dilakukan sebelumnya ini berisiko semakin memicu kekisruhan setelah parlemen menyatakan merdeka.

PM Spanyol Mariano Rajoy telah mengimbau warganya tenang dalam serangkaian twit beberapa menit setelah deklarasi kemerdekaan Catalonia. Ia juga dengan segera menggelar rapat kabinet yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini Jumat (27/10), pukul 18:00 waktu setempat.

Mosi kemerdekaan diloloskan oleh dewan perwakilan yang diisi 135 anggota, dengan perbandingan 70 suara mendukung, 10 menentang dan 2 abstain. Anggota dari Partai Sosialis, Partai Rakyat dan Ciudadanos meninggalkan ruang sidang sebelum pemungutan suara dalam rangka protes.

Ada ketidakpastian soal bagaimana langkah ini akan berlaku di lapangan dan apakah warga Catalan akan menerimanya.

Sementara di Barcelona, dikabarkan sejumlah masyarakat mendukung kemerdekaan turun ke jalan dan meneriakkan ‘Liberty’ atau ‘Merdeka’ dalam bahasa Catalan dan menyanyikan lagu tradisional Catalan.

Pada Jumat (27/10/2017), sepenggal sejarah bakal tergurat di antara Spanyol dan Catalonia. Pasalnya, parlemen kedua belah pihak sama-sama melangsungkan voting.

BACA JUGA  Buru Joseph Paul Zhang, Bareskrim Polri Gandeng Interpol

Di Catalonia, dari 82 orang anggota parlemen, 70 di antaranya memilih mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol. Sedangkan 10 orang menolak kemerdekaan dan sisanya abstain.

Hasil pemungutan suara ini, seperti diwartakan Euronews, disambut gembira ribuan orang yang memadati gedung parlemen di Barcelona.

Mereka pun menyanyikan lagu kebangsaan Catalonia, dengan Estelada (bendera kebangsaan Catalonia) tak henti-hentinya berkibar.

Voting ini merupakan reaksi parlemen setelah Presiden Carles Puigdemont mengumumkan tidak akan menggelar pemilihan dini 20 Desember mendatang.

Pemilihan itu merupakan bentuk “tawaran” kepada Madrid agar tidak jadi memberlakukan Artikel 155 Konstitusi 1978.

Sementara di Madrid, di saat yang bersamaan tengah berlangsung pemungutan suara untuk menentukan penggunaan Artikel 155 Konstitusi 1978.

Artikel itu akan memberikan kekuasaan penuh kepada Perdana Menteri Mariano Rajoy untuk menghapus status otonomi Catalonia.

Tidak hanya masuk ke pemerintahan, nantinya Madrid juga akan mengintervensi media massa Catalonia baik itu surat kabar, televisi, maupun radio.

Dalam pidatonya di depan senat Kamis malam (26/10/2017), Rajoy mengatakan Spanyol tidak punya pilihan lain selain meminta parlemen menyetujui penggunaan artikel 155.

Sebab, dalam pandangan Rajoy, Catalonia sudah tidak mematuhi hukum yang berlaku.

“Ketika hukum tidak dipatuhi, demokrasi menderita, dan hukum terkena imbasnya,” tegasnya.

Ketegangan yang sudah tercipta antara Pemerintah Spanyol dan Catalonia dipastikan bakal kian memuncak.

Hal itu ditandai dengan persetujuan dari Parlemen Spanyol untuk menggunakan Artikel 155 Konstitusi 1978, Jumat (27/10/2017).

Dari 262 anggota parlemen yang hadir, 215 di antaranya menyatakan sudah saatnya Madrid menancapkan kuku di Catalonia.

Artikel 155

Artikel 155 tersebut menyebutkan, “jika ada daerah yang tidak melaksanakan konstitusi yang berlaku, maka pemerintah pusat wajib menggunakan cara-cara yang diperlukan untuk mengembalikan ketertiban di daerah tersebut”.

BACA JUGA  Kepala Badan Intelijen Keamanan Komjen Paulus Waterpauw Kunjungi Mahasiswa Papua di Makassar

Artikel ini tidak digunakan selama 40 tahun sejak masa kediktatoran Jenderal Francisco Franco Bahamonde (1939-1975)

Keputusan Madrid memberlakukan artikel tersebut hanya berselang 40 menit dari deklarasi kemerdekaan Catalonia.

Menanggapi krisis Spanyol, Presiden Uni Eropa (UE), Donald Tusk menyebut bahwa UE masih menganggap Spanyol sebagai mitra dialog.

“Aku berharap Pemerintahan Spanyol mengedepankan kekuatan dialog. Bukan dialog menggunakan kekuatan,” kata Tusk.


Mohammad Devara Pratama