Beranda BERITA UTAMA KPK : Terlambat Laporkan Gratifikasi Bisa Dipidana

KPK : Terlambat Laporkan Gratifikasi Bisa Dipidana

BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemungkinan akan menolak salah satu laporan gratifikasi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Riau, Arif Fadillah. Pasalnya, salah satu laporan tersebut telah melewati jangka waktu pelaporan, yakni lebih dari 30 hari.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Gratifikasi Giri Suprapdiono. Menurut, Giri, ada dua pelaporan yang dilakukan oleh Arif terkait acara pernikahan putranya pada 16 Februari dan 17 Februari 2018 di Bukittingi dan 26 Februari 2018 di Tanjung Pinang.

Satu pelaporan yang kemungkinan akan ditolak itu diduga berasal dari pengumpulan dana yang dilakukan pada dinas setempat. Pengumpulan uang melalui dinas itu pun tak main-main nilainya. Bahkan, kata Giri, mencapai Rp 660 juta.

“Ada yang terlambat (yang diduga dikumpulkan melalui dinas-dinas) sedangkan yang sumbangan pernikahan saat acara belum terlambat 30 hari kerja,” kata Giri Suprapdipto, saat dikonfirmasi, Jumat (25/5/2018).

Terkait adanya pengumpulan uang yang dilakukan sebelum acara berlangsung dan pengumpulan dilakukan melalui dinas, KPK menyebut bahwa pihaknya tengah fokus terkait hal tersebut. Termasuk mempelajari adanya penjatuhan sanksi pidana di samping pemberian sanksi administrasi yang dilakukan oleh Kemendagri.

“Kalau pidana akan kami pelajari dulu. Kalau sanksi administrasi tinggal dieksekusi mestinya oleh Kemendagri dengan menggunakan pemeriksaan yang ada,” Ujar Giri.

Sebelumnya, Direktorat Gratifikasi KPK juga melakukan klarifikasi lanjutan terhadap Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah pada Senin, (21/5/2018) kemarin.

Usut punya usut, ternyata lembaga antirasuah ini mengklarifikasi kepatuhan Arif dalam melaporkan gratifikasi yang diterima saat pernikahan putranya.

“Tim perlu memastikan apakah kewajiban pelaporan gratifikasi sesuai UU Tipikor dan UU KPK telah dilaksanakan dengan benar atau tidak. Termasuk sumber pembiayaan resepsi yang berasal dari pihak lain,” ungkap mantan aktivis ICW tersebut.

BACA JUGA  Jelang Lebaran, Polda Sulut Dirikan 102 Pos Pengamanan

Febri pun kembali mengingatkan para pegawai negeri maupun penyelenggara negara wajib hukumnya untuk lapor bila mendapat gratifikasi terkait jabatannya. KPK memberikan waktu 30 hari kerja untuk melaporkan pemberian tersebut. Pelaporan ini juga bisa dilakukan di Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) setempat.

(Muhammad Rezki)