BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD meyakini penetapan politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Eggi Sudjana bukan semata karena pernyataan people power. Ia yakin kepolisian tak main-main dalam memberi status tersebut.

“Pasti ada bukti lain,” kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/5).

Pria yang juga dikenal sebagai pakar hukum ini mengaku belum mengetahui detail penetapan tersangka Eggi Sudjana. Namun, penetapan tersangka kasus makar biasanya memiliki beberapa unsur alat bukti.

Mahfud mencontohkan si tersangka menggelar pertemuan membahas rencana makar dengan beberapa oknum. Mahfud pun menilai polisi tak mungkin sembarangan menetapkan status tersangka kepada seseorang.

“Polisi itu kan tidak bodoh juga, artinya pasti ada dua alat bukti untuk menyatakan itu. Saya tidak tahu alat buktinya karena saya tidak tahu dia tersangka atau tidak,” ujarnya.

Eggi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan makar sejak Selasa (7/5) lalu. Penyidik telah melakukan gelar perkara atas kasus itu pada hari yang sama dan menemukan alat bukti yang cukup untuk menjerat politikus PAN itu.

Penyidik juga sudah memeriksa enam saksi dan empat ahli. Keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan barang bukti dan dokumen yang telah disita.

Penyidik akan kembali memanggil Eggi pada Senin (13/5) pekan depan. Keterangan Eggi sebagai tersangka masih dibutuhkan. Eggi diminta membawa bukti meringankan saat pemeriksaan.

Relawan Joko Widodo-Ma’ruf Amin Center (Pro Jomac) sebelumnya melaporkan Eggi ke Bareskrim Polri terkait ucapannya soal people power. Laporan tersebut bernomor: LP/B/0391/IV/2019/BARESKRIM tertanggal 19 April 2019.

Eggi diduga melakukan tindak kejahatan terhadap keamanan negara atau makar, dan menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menimbulkan keonaran di kalangan masyarakat. Dia dianggap menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar berlebihan atau yang tidak lengkap.

Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. (MI/Rif)