Beranda BERITA UTAMA Nama Kajati Aceh Dicatut Meminta Proyek, Muhammad Yusuf : Saya tak Pernah...

Nama Kajati Aceh Dicatut Meminta Proyek, Muhammad Yusuf : Saya tak Pernah Menyuruh Orang

BERBAGI

MUHAMMAD YUSUF

BANDA ACEH : Nama Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Dr Drs Muhammad Yusuf, SH,MH dicatut untuk meminta proyek dan kebutuhan fisik lain untuk kepentingan Kejaksaaan ke sejumlah kepala dinas di kabupaten dan kota dan perbankan di Propinsi Aceh.

Gerah dengan tindakan pencatutan tersebut, Kajati Dr Muhammad Yusuf kemudian menulis surat resmi kepada para Bupati dan walikota, Kepala SKPA, pimpinan perusahaan dan perbankan se Propinsi Aceh.

“Dengan ini saya tegaskan bahwa Kajati Aceh tidak pernah menugaskan seseorang untuk melakukan kegiatan tersebut diatas,” tulis salah satu poin surat Kajati Aceh yang salinannya diterima Kabarpolisi.com, Jumat (12/2) malam.

Berkaitan dengan aksi liar oknum tersebut, Kajati Aceh masih dalam surat tersebut, menegaskan, jika ada seseorang yang mengaku suruhan Kajati Aceh, Muhammad Yusuf meminta menghubungi ajudannya yang ditulis di dalam tersebut.

Kajati Aceh juga mencantumkan nomor ponsel sang ajudan di dalam surat resmi bertanggal 9 Februari 2021 tersebut.

Surat berperihal penting itu juga ditembuskan Kajati ke Gubernur Aceh, Ketua DPRA, Pangdam Iskandar Muda, Kapolda Aceh dan Wakajati serta para Asisten dan Kabag TU Kajati Aceh.

Ajudan Kajati Aceh, Nurfan,SH yang dihubungi Kabarpolisi.com untuk memastikan perihal surat Kejati tersebut, mengakui bahwa surat Kajati itu memang ada. “Surat itu benar ada pak,” tulis Nurfan melalui jaringan Whatsapp pribadinya, Jumat malam.

Dr Drs Muhammad Yusuf, SH, MH diangkat menjadi Kajati Aceh oleh Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menggantikan Irdham, SH, MH melalui rotasi dan promosi pegawai struktural di lingkungan kejaksaan, Senin (4/5/2020).

Dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor 83 Tahun 2020, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh lama, Irdam SH MH, dimutasi jadi Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Kejagung RI.

BACA JUGA  Polda Sumbar Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19

Dr Drs Muhammad Yusuf SH MH sebelum diangkat sebagai Kajati Aceh adalah Wakajati Irdham sejak, Rabu 23 Januari 2019. Pria kelahiran Makasar ini sebelumnya pernah bertugas di Kejagung RI.

Sedangkan posisi Wakil Kajati Aceh saat ini, dijabat Hermanto SH MH yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung RI.

Bersamaan dengan pengangkatan Muhammad Yusuf sebagai Kajati Aceh, Jaksa Agung juga memutasi dan promosi Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU) Kejati Aceh dan beberapa Kajari di Aceh. Untuk Kabag TU yang sebelumnya dijabat Fauzal SH MH kini diganti Rachmadi SH.

Sementara Fauzal diangkat menjadi Kajari Banggai Laut, Sulawesi Tengah. Sedangkan Rachmadi sebelumnya menjabat Kepala Sub Bagian Umum pada Asisten Bidang Pembinaan Kejati Aceh.

Selanjutnya, pejabat yang diganti adalah Kajari Sabang dari Suhendra SH kepada Chairun Parapat SH MH yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati Sulawesi Tenggara. Suhendra kini menjadi Kajari Demak, Jawa Tengah. Kemudian Kajari Aceh Tenggara dari Fithrah SH ke Syaifullah SH MH yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati Sulawesi Tengah. Fithrah kini menjabat Kajari Lahat, Sumatera Selatan.

Terakhir, pergantian Kajari Singkil dari Amrizal Tahar SH ke Muhammad Husaini SH MH yang sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati Sumatera Selatan. Amrizal kini menjabat Kajati Banyumas, Jawa Tengah.

Apresiasi Sikap Kajati Aceh

Menurut sebuah sumber di Aceh, aksi pencatutan nama pejabat di Aceh memang sering dilakukan oleh kalangan tertentu dan dengan alasan untuk kebutuhan instansi pejabat yang bersangkutan.

Sumber itu memberikan apresiasi kepada Kajati Aceh Dr Muhammad Yusuf, SH, MH yang telah menulis surat kepada seluruh Bupati dan Walikota, Kepala KSPA, Pimpinan perusahaan dan Perbankan se Propinsi Aceh.

BACA JUGA  Polda Sumbar Selidiki Dugaan Penyelewengan Dana Covid-19

“Dilihat dari semangat pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, tindakan pak Kajati menulis surat itu patut diancungi jempol. Sebab pak Kajati tidak ingin terjadi praktik KKN dengan menerima sogok proyek dan sebagainya,” ujar sumber tadi.

Ia berharap langkah yang sama harus juga diambil oleh para Kajati se Indonesia, sehingga menutup peluang terjadinya praktik KKN di seluruh kabupaten dan kota se Indonesia. (*)

A.Rachman
Awaluddin Awe