Beranda UTAMA Pengamat : Intelijen Polri Harus Terlibat dalam Pengawasan Orang Asing

Pengamat : Intelijen Polri Harus Terlibat dalam Pengawasan Orang Asing

BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri harusnya dilibatkan dalam pengawasan orang asing. Dengan perangkat yang dimilikinya, Polri sangat mampu melakukan tindakan tersebut.

Hal itu dikatakan pengamat Hukum, Politik dan Keamanan Rr. Dewinta Pringgodani SH, MH tadi malam menanggapi rencana perubahan Undang-undang Imigrasi.

Seperti diketahui pihak Kementerian Hukum dan HAM kini sedang menyusun draft rancangan Undang-undang (RUU) tentang Imigrasi. RUU tersebut diharapkan bisa menyempurnakan UU No. 6 tahun 2001 tentang Imigrasi yang dinilai kurang sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Menurut Dewi banyak positif yang bisa dilakukan Polri terutama dengan serbuan tenaga kerja asing di Indonesia dan perdagangan manusia.

“Menurut saya Polri harus dilibatkan'” tegas Dewi. Dia berpendapat Polri punya perangkat yang lengkap dan Polri lasti mampu melakukan itu antar negara.

Karena itulah dia meminta agar dalam perubahan Undang-undang nanti Polri harus diikutsertakan. “Hilangkan ego sektoral. Polri harus dilibatkan, ” kata wanita cantik kelahiran Solo ini.

“Dulu imigrasi ngebet mengganti UU imigrasi karena orientasinya lain. Sehingga peran Polri hilang dalam dalam pengawasan asing. Dulu ada STM ( Surat tanda melapor ) dari Polri ketika orang asing menginap bukan di tempat penginapan, form A yg dikeluarkan hotel ketika menginap di hotel,” kata Dewi menjelaskan.

“Artinya UU imigrasi belum waktunya 100 % dilaksanakan imigrasi ketika struktur belum sampai tingkat bawah,” Dewi menambahkan.

Menurut dia, sangat urgen kalau Polri dilibatkan dalam pengawasan orang asing dengan pertimbangan : Secara struktur, intelijen Polri ada disemua struktur atas sampai bawah sehingga pengawasan sangat mudah.

“Berbeda dengan UU imigrasi saat ini ( UU no 6 th 2001 ) di mana peran Imigrasi cenderung pengawasan administrasi saja di depan pintu masuk wilayah negara yaitu bandara dan PLBN serta pelabuhan, sehingga kelemahan-kelemahan yang kongkrit adalah perilaku orang asing setelah masuk negara tidak terpantau sama sekali, sehingga rawan infiltrasi, kejahatan terhadap negara, kejahatan umum atau mata mata,” kata Dewi menjelaskan.

“Dan struktur imigrasi belum sampai tingkat kabupaten apalagi kecamatan. Sementara pengaduan masyarakat cenderung ke Polri di tingkat pospol, polsek, sampai tingkat mabes, ketika harus memecahkan masalah lebih sulit koordinasi nya dengan aparat imigrasi, karena kelemahan tadi,” ujar Dewi.

Sebelumnya Guru Besar Universitas Krisnadwipayana Jakarta Prof. Dr. Imam Santoso mengatakan, menyatakan bahwa UU Imigrasi yang sekarang perlu disempurnakan. Dia mengatakan hal itu dalam Dialog Keimigrasian Rabu malam lalu di Jakarta. Paparan juga disampaikan Dirjen Imigrasi Ronny F. Sompie. (Rizal)