Beranda KABAR UTAMA Pengampunan Pajak Sudah Berakhir, Ini Rekening yang Berpotensi Dibuka Ditjen Pajak

Pengampunan Pajak Sudah Berakhir, Ini Rekening yang Berpotensi Dibuka Ditjen Pajak

BERBAGI

Jakarta, kabarpolisi.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan menggencarkan pemeriksaan wajib pajak pasca berakhirnya program pengampunan pajak atau tax amnesty. Pemeriksaan salah satunya dilakukan dengan membuka rekening nasabah perbankan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Hestu Yoga Saksama, mengatakan pihaknya tak sembarangan membuka rekening bank wajib pajak.

“Kategorinya kita fokuskan pada wajib pajak yang sedang diperiksa, sedang disidik, masa penagihan, sedang dilakukan penindakan, sedang dalam tahap bukti permulaan dan sebagainya. Ini kan dilakukan untuk mendukung pemeriksaan wajib pajak,” kata Hestu kepada detikFinance, Selasa (21/2/2017).

Dia menuturkan, pembukaan data rekening nasabah tak ada hubungannya dengan tax amnesty. Selama wajib pajak terindikasi melakukan pelanggaran pajak, maka DJP akan membuka data rekeningnya.

“Mau dia ikut tax amnesty atau tidak, selama itu dibutuhkan untuk pemeriksaan petugas pajak ya perlu data rekeningnya,” ujar Hestu.

Untuk mempercepat pembukaan data rekening, DJP mangandalkan platform Akasia (Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank), pengajuan pembukaan data rekening bank bisa dilakukan paling cepat 1 minggu, dan paling lama 30 hari. Sementara sebelumnya maksimal memakan waktu 239 hari.

Sebelumnya, pengajuan pembukaan data rekening oleh DJP ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lewat surat menyurat melalui Menteri Keuangan. Hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga menyulitkan petugas pajak.

Sistem Akasia tersebut akan tersambung dengan sistem pengajuan pembukaan data rekening bank milik yakni Aplikasi Buka Rahasia Bank atau Akrab.

“Kalau dengan Akasia kita bisa mendapatkan data rekening paling lama 30 hari. Ini sangat memudahkan petugas pajak untuk melakukan pemeriksaan, kalau sebelumnya bisa setahun lebih. Tapi prosedurnya tetap Kepala Kantor Pajak yang mengajukan. Hanya sistemnya saja yang diubah,” ungkap Hestu. (rizal)