BERBAGI

Ilustrasi tol. (Dok)

Jakarta, Kabarpolisi.com – Informasi penyekatan dan penutupan jalan berseliweran di media sosial. Salah satunya yakni, dokumen berisi data penyekatan lalu lintas terkait kejadian luar biasa (KLB) virus corona atau Covid 19, di wilayah Jakarta Selatan.

Merespon hal itu, Kasat Lantas Jakarta Selatan Kompol Sri Widodo mengatakan, belum ada perintah penutupan jalan dari Ditlantas Polda Metro Jaya.

“Belum ada penutupan-penutupan atau pengalihan,” ujar Widodo, Minggu (29/3/2020).

Diduga, dokumen yang beredar itu merupakan rencana atau skema penutupan jalan apabila Pemerintah DKI Jakarta melakukan karantina wilayah atau lockdown.

“Semua pelaksanan pasti ada sprintnya (surat perintah tugas),” ungkapnya.

Diketahui, dokumen berbentuk Portable Document Format (PDF) bertajuk, “Data Lokasi Penyekatan KLB Covid 19” di wilayah Jakarta Selatan beredar di jagat maya. Di dalamnya tercatat skema penyekatan jalan seperti di depan Universitas Veteran, Pintu Masuk Tol Fatmawati, putaran Ranco, Jalan Layang UI, Pintu Tol Lenteng, dan lainnya.

Selain wilayah Jakarta Selatan, beredar juga dokumen terkait rencana pengamanan alih arus penyekatan di wilayah Jakarta Timur, di media sosial. Termasuk penutupan pintu-pintu jalan tol di Jakarta dan sekitarnya.

Menyoal kabar penutupan akses tol, Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga Dwimawan Heru mengatakan, memang sempat ada penutupan akses di sekitar Gerbang Karang Tengah Barat, namun saat ini sudah dibuka kembali.

“Tadi sempat dilakukan penutupan akses di sekitar Gerbang Karang Tengah Barat oleh kepolisian wilayah, namun saat ini sudah dibuka kembali. Lalu lintas di akses Gerbang Tol Karang Tengah Barat, atau di Jalan Tol Jakarta-Tangerang, serta seluruh ruas-ruas lain yang dikelola Jasa Marga pada hari Minggu sore ini, beroperasi secara normal,” kata Heru melalui keterangan tertulisnya.

Ihwal sempat ditutup terkait apa, Heru tidak menjelaskannya. Namun, PT Jasa Marga siap mendukung apapun keputusan pemerintah ke depan.

“Pembatasan pergerakan adalah wewenang pemerintah. Kami sebagai salah satu operator transportasi jalan tol, Jasa Marga mendukung apapun nanti putusan pemerintah,” katanya.

Sumber: BeritaSatu.com