BERBAGI

Beny Ramdoni

JAKARTA,kabarpolisi.com – Kasus suap yang melibatkan pejabat Kemendes PDTT terhadap BPK terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pengelolaan keuangan Kemendes PDTT anggaran 2016 pada Jumat (26/5) beberapa waktu lalu membuat geram salah satu Anggota Senator Senayan.

Ketua Deputi I Dewan Pimpinan Daerah RI, Beny Ramdoni menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus usut tuntas dugaan kasus suap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) terhadap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Saya kira KPK harus menelusuri dugaan keterlibatan pimpnan di Kemendes mulai dari sekjen, menterinya, semua harus diperiksa” kata Beny di Jakarta Selasa (30/5).

Beny berpendapat menteri dan sekjen secara struktural merupakan pejabat paling bertanggung jawab terhadap setiap keputusan pada lembaga kementerian.

Terlebih Senator asal Sulut ini menduga, Inspektur Jendral Kemendes PDTT yang notabennya pejabat eselon I melakukan aksi suap untuk mendapatkan penilain WTP BPK terhadap kementriannya.

“Keterlibatan pejabat eselon I Kemendes PDTT pada dugaan kasus suap ini perlu dipertanyakan ada siapa dan mengapa.Tugas KPK untuk mengurai hal ini sebab bukan tidak mungkin ada keterlibatan pucuk pimpinan dikementrian terkait,” ujarnya.

Sekali lagi Beny mengingatkan agat KPK segera memeriksa Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo.

“Hemat saya penyidik KPK harus lebih berani mengkap kasus ini dengan cara segera memeriksa top level dikemendes,” pungkasnya. (ceko)