BERBAGI

Jakarta, kabarpolisi.com – Di hadapan 64 perwira peserta Sespimti Polri, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta Polri mencegah radikalisme di Indonesia. Selain radikalisme, ia juga meminta Polri mengatasi persoalan yang menyangkut hal-hal intoleran.

Wakil Presiden menghadiri seminar Sekolah Pimpinan Tinggi (Sespimti) Ke-28 Polri. Acara tersebut bertema ‘Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Pancasilais Guna Menyongsong Indonesia Emas.’

“Kita harus mencegah ada kelompok yang keluar dari komitmen kebangsaan, radikalisme, dan intoleran,” kata Ma’ruf dalam sambutannya di Jakarta, Jumat (8/11).

“Radikalisme itu bukan soal pakaian, tapi cara berpikir, cara bersikap, perilaku, dan cara bertindak. Upaya yang harus kita lakukan, (ialah) meluruskan cara berpikir, sikap bertindak, dan gerakan-gerakannya. Perlu ada upaya intensif tentang kontraradikalisme dan deradikalisasi,” lanjut Ma’ruf.

Selain radikalisme, Ma’ruf Amin juga mengingatkan para peserta soal ancaman khilafah. Meski begitu, Ma’ruf memastikan bahwa khilafah tak akan masuk ke Indonesia. Sebab paham tersebut tak diterima.

“Pertanyaannya kenapa khilafah ditolak di RI? Bukan ditolak tapi tertolak, kalau tertolak memang tak bisa masuk. Bukan karena Islami, (atau) tak Islami,” kata Ma’ruf.

Alasannya, paham khilafah tak sesuai dengan kehidupan di Indonesia. Ma’ruf mengatakan, perlu ada cara untuk menyamakan pemahaman Islam untuk masyarakat Indonesia.

“Secara proporsional khilafah tertolak karena menyalahi kesepakatan (bahwa) Indonesia adalah NKRI. Kalau itu jadi khilafah maka tidak NKRI lagi, negara kesatuan khilafah Indonesia,” kata Ma’ruf Amin.

“Ini perlu diluruskan pemahamannya. Islam kita itu Islam kaffah, utuh tapi ada kesepakatannya, kesepakatan nasional. Jadi penting untuk kita, komitmen kebangsaan harus diperkuat,” lanjutnya.

Hadir dalam acara tersebut antara lain Mendagri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Ketua MPR Bambang Soesatyo, dan Gubernur DIY Sri Sultan HB X. (Nafi)