BERBAGI

LIMAPULUH KOTA, kabarpolisi.com – Isu mundunya M.Yunus sebagai Pelaksana Tugas Sekda Kabupaten Limapuluh Kota cukup menjadi pergunjingan masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatera Barat.

Menurut informasi yang diperoleh kabarpolisi.com belum diperoleh kabar pasti atas mundurnya M. Yunus.

Ketika dikonfirmasi media ini, M. Yunus hanya berucap : “ No Coment, tanya saja pada sumbernya,” ucap M.Yunus di ruang kerjanya, Selasa (24/10/2017).

Isu pengunduran M.Yunus sebagai Plt. Sekda, kian berhembus saat dirinya disinyalir telah melayangkan surat pengunduran diri kepada pasangan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan sebagai pemimpin di Luak Nan Bungsu tersebut.

Menurut kabar yang beredar, bahwasanya M.Yunus mengundurkan diri karena tidak mau ada tekanan, apalagi untuk melanggar aturan. Namun ada pula yang menduga bahwa karena tidak sanggup menjalankan tugas, salah satunya soal pembahasan APBD Perubahan 2017, yang sampai saat ini tak kunjung tuntas dibahas dalam rapat pleno DPRD Kabupaten Limapuluh Kota. Apalagi dia saat ini sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Terkait dengan pengunduran M.Yunus sebagai Plt Sekda, Secara blak-blakan Wakil Bupati Ferizal Ridwan menyatakan pendapat, bahwa hal tersebut sudah sepantasnya.

“Sudah sejak dulu, Saya meminta kepada Bupati agar yang bersangkutan diganti. Bahkan dalam nota dinas ada pelanggaran yang dilakukan oleh M.Yunus baik sebagai Plt.Sekda maupun sebagai Ketua TAPD,” ungkap Ferizal Ridwan.

Lebih jauh Ferizal Ridwan menyampaikan bahwa salah satu kesalahan yang dilakukan M.Yunus selaku Plt.Sekda dengan membuat keputusan yang mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan pemotongan anggaran belanja langsung 20 persen dari total anggaran tanpa melalui rapat TAPD.

“Ini kesalahan fatal yang melampaui tugas dan wewenangnya sebagai Ketua TAPD dan bisa bermuara ke ranah pidana dan melanggar UU Tipikor. Alasannya juga tidak logis, yakni agar Silpa bisa ditutupi dan untuk kegiatan pada tahun berjalan,” sebut Ferizal. (tim)

BACA JUGA  Polda Banten Ingatkan, Penarikan Paksa Oleh Debt Colektor Bisa Dipidanakan