Beranda DAERAH Kapolda : Inshaa Allah Jawa Barat Bebas dari Isu Agama

Kapolda : Inshaa Allah Jawa Barat Bebas dari Isu Agama

BERBAGI

Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Agung Budi Maryoto bersama Budi Yuniarsa Kepala Biro media online kabarpolisi.com Provinsi Jawa Barat (Ist)

SEMARANG, kabarpolisi.com – Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat Inspektur Jenderal Agung Budi Maryoto mengaku wilayahnya bebas dari isu agama jelang perhelatan Pilkada Jawa Barat 2018 mendatang.

“(Warga) Jawa Barat adalah masyarakat yang religius. Saya sudah keliling dari Selatan ke Utara, santun-santun. Insya Allah tidak ada isu-isu seperti itu,” kata Agung, saat memberikan keterangan pers di sela-sela Apel Kasatwil 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Selasa (10/10).

Namun demikian, Kapolda menyebut masih ada sejumlah isu krusial yang berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan jelang Pilkada Jawa Barat 2018.

Pertama, informasi bohong atau hoaks yang bisa berpengaruh secara masif. Contohnya, Surat Keputusan bodong salah satu Partai Golkar tentang pengusungan figur tertentu dalam Pilkada Jabar 2018, beberapa waktu lalu.

Untuk mengantisipasi peredaran ujaran kebencian dan hoaks, Polda Jabar sudah membentuk tim patroli siber di bawah Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat.

“Kalau ditemukan dan diindikasikan hate speech, bisa kami capture dan lakukan langkah-langkah penyelidikan, dan kalau alat bukti cukup kita tingkatkan ke penyidikan dan dijerat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE),” tutur dia.

Kedua, Agung melanjutkan, penyalahgunaan aparatur negara oleh pasangan calon kepala daerah yang berstatus petahana. “Kalau ada pasangan calon lain yang memonitor, itu bisa jadi potensi konflik,” kata mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri itu.

Ketiga, potensi kerawanan akibat aktivitas organisasi kemasyarakatan (ormas), buruh, dan komunitas pengendara sepeda motor. Menurut dia, ketiga kelompok ini kerap dimanfaatkan elite partai politik dalam gelaran pilkada.

BACA JUGA  Curi Buah Sawit, 5 Pria Ini Dibekuk Polisi

Keempat, mobilisasi massa dari luar wilayah penyelenggara pilkada. Menurut dia, potensi kerawanan ini dipicu banyaknya jumlah penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

“Misalnya, Kabupaten Bogor dengan Depok. Itu dapat diindikasikan bisa memobilisasi masyarakat yang Bogor pindah ke Depok atau sebaliknya. Karena sampai dengan sekarang, ada sekitar 3 juta penduduk tidak punya e-KTP,” ucap dia.

Agung menambahkan, pihaknya akan menerjunkan sebanyak 21.337 personel dalam pengamanan Pilkada Jawa Barat 2018. Polda Jawa Barat juga telah berkoordinasi dengan Komando Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi. Pasukan bantuan dari TNI berjumlah sebanyak 2.700 personel.

Terlepas dari itu, Agung berharap semua pihak menerima hasil Pilkada dengan tangan terbuka. “Kalau tidak menerima, ada mekanisme hukumnya, tidak boleh memobilisasi massa untuk menekan KPU dan pihak-pihak lain,” ucap mantan Kapolda Sumatera Selatan itu yang dikenal ramah dan low profil ini.

Diketahui, isu agama cukup santer beredar di media sosial. Salah satu isu yang beredar ialah tentang penerbitan 300 surat izin pembangunan rumah ibadah non-muslim oleh bakal calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK).
Lihat juga: Sekjen Golkar Tegaskan Surat Dukungan Ridwan Kamil Hoax

Izin sebanyak itu diklaim terbit sepanjang RK menjabat sebagai Wali Kota Bandung. Hal itu sudah dibantah Ridwan bahwa penerbitan 300 izin itu dihitung sejak zaman Belanda hingga ia memimpin selama empat tahun terakhir.

Selain itu, RK sempat dikaitkan dengan isu penistaan agama karena diusung partai yang juga mengusung Basuki T Purnama alias Ahok di Pilkada DKI 2017, yakni Partai Nasdem.

Budi Yuniarsa