BERBAGI

Timika, kabarpolisi.com – Ribuan massa daei Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) menggelar aksi damai di bundaran Timika Indah, jalan Budi Utomo, Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, hari ini (Kamis, 23/3/2017).

Juru bicara GSPF, Betty Ibo mengatakan, massa diperkirakan berjumlah 5.000 orang, bakal konvoi dari Bundaran Kuala Kencana, Distrik Kuala Kencana, menuju kantor Bupati. Kemudian berlanjut ke Bundaran Timika Indah, titik sentral demonstrasi.

Berbeda dengan aksi sebelumnya pada 17 Februari 2017, dan 7 Maret, berlangsung di depan kantor Kementerian ESDM, Jakarta. “Kali ini GSPF akan mengikutsertakan paguyuban-paguyuban yang ada di Mimika dan dua lembaga adat suku Amungme dan Kamoro sebagai pemilik hak ulayat,” ujarnya sambil menambahkan jumlah masaa aman lebih banyak dari aksi-aksi yang telah digelar sebelumnya.

Tokoh pemuda Amungme, John Magal mengatakan, aksi massa ini, meminta pemerintah pusat untuk segera mengeluarkan izin ekspor konsentrat dan kepastian kelangsungan usaha PT Freeport Indonesia. Mereka juga akan meminta pemerintah pusat untuk menghormati semangat yang tertuang dalam kontrak karya. Pihaknya akan mendesak pemerintah pusat dan Freeport untuk melibatkan masyarakat pemilik hak ulayat dalam perundingan kelanjutan kontrak karya.

Pihak GSPF menilai PT Freeport telah memberikan kontribusi yang besar terhadap masyarakat Mimika yang mana telah membangun dan menyediakan empat sekolah, tiga rumah sakit umum dan lima klinik, yangdiberikan secara gratis kepada masyarakat tujuh suku.

Dilansir dari Inilah.com selain itu Freeport juga telah menekan angka malaria hingga 70 persen serta membantu pemberantasan tuberkulosis dengan 99 persen tingkat keberhasilan.

“Di tengah konflik yang tak kunjung usai ini, Papua jadi korbannya. Pebisnis lokal, mulai dari peternak ayam hingga pemilik hotel dan rental mobil, kehilangan pelanggan akibat karyawan-karyawan perusahaan yang dirumahkan,” katanya.

“Perekonomian kami lesu dan menurun drastis Bank lokal pun merugi hingga Rp1 miliar per bulan akibat kredit macet,” ujarnya John mengakui pihaknya merasa kesal lantaran belum ada jawaban pasti pemerintah pusat atas aspirasi yang telah disuarakan secara langsung selama kurang lebih tiga pekan ini kepada pemerintah pusat melalui lembaga adat suku Kamoro dan Amungme,” lanjutnya. (petrus/Johanes)