BERBAGI

Rakhmat Santoso, SH,MH

JAKARTA, kabarpolisi.com. Perjuangan tak kenal lelah mencari keadilan ditempuh Gunadi (53 tahun), pemilik Perusahaan Rokok 369 Bojonegoro. Rokok legandaris dikenal dengan nama ‘Sam Liok Kioe’ itu dipailitkan oleh Pengadilan Niaga pada 2016 lalu.

Selama dua tahun, berbagai upaya dilakukan. Termasuk melaporkan M. Arifuddin (kurator) dan Hermanto Tedjadipura pihak yang mengajukan pailit ke Polda Jatim.

Kurator M. Arifuddin dilaporkan Haryono selaku Direktur CV 369 dengan LP Nomor TBL/16/I/2017/UM/Jatim tanggal 5 Januari 2017 dengan dugaan melanggar pasal 372 dan pasal 55 ayat 1 KUHAP.

Sedangkan Hermanto Tedjadipura dilaporkan pada 1 Februari 2017 dengan Laporan Polisi Nomor TBL/146/II/2017/UM/Jatim dengan perkara pemalsuan surat palsu dan menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik (Pasal 263 dan/atau pasal 266 KHUP)

Setelah menunjuk Rakhmat Santoso SH, MH sebagai kuasa hukum, akhirnya Mabes Polri melakukan gelar perkara pada 17 Oktober 2018.

Dalam Gelar Perkara di Mabes Polri, terungkap beberapa kejanggalan. Salah satunya, terkait terbitnya SP3 Hermanto Tedjadipura oleh Polda Jatim yang baru diterima pelapor beberapa jam setelah undangan Gelar Perkara di Mabes Polri .
“Bahwa sebelum diadakan gelar perkara sesuai tanggal tersebut antara Biro Wassiddik dan Ditkirimum Polda Jatim ada sedikit perdebatan kejanggalan yang dilakukan penyidik Polda Jatim yang kami dengarkan mengenai SP3 yang baru diterima oleh pelapor,” cerita Gunadi

Dalam perdebatan itu, lanjut Gunadi, Karowasiddik bersama anggota Gelar mengatakan tetap dilaksanakan Gelar Perkara yang akan dinilai Peserta undangan gelar terutama oleh Irwasum Polri dan Propam Polri.

“Berdasarkan fakta hukum gelar perkara tertanggal 17 Oktober 2018 sampai selesai yang dihadiri peserta undangan gelar berbagai pihak bahwa Hermanto Tedjadipura dkk telah mengakui Hermanto adalah Hermanto Tedjadipura,” kata Gunadi.

Gunadi menambahkan, Hermanto Tedjadipura menerangkan sebagai Pemilik dan merangkap sebagai Direktur PT Surya Sentral Diaroma, “ Mayoritas sahamnya 90% dan 5% anak anaknya dan ibunya,” kata Gunadi.

“Dengan demikian, Hermanto Tedja Dipura mengakui mempunyai usaha pribadi pencampuran caps rokok yang tidak memiliki izin alias Ilegal dan juga mengakui selama tahun 2012 tidak pernah membayar pajak PPN dan PPH untuk negara, “ ucapnya.

Berbagai kejanggalan yang terungkap pada Gelar Perkara di Mabes Polri ini akhirnya dilaporkan pihak Gunadi dengan berkirim surat kepada Kabareskrim Polri Komjen Polisi Ariel Sulistyanto.

Dalam suratnya, Gunadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kabareskrim Polri terutama kepada Kepala Biro Wassidik Brigjen Tomsi Tohir beserta Tim Gelar Perkara.

Yang dipersoalkan Gunadi dalam suratnya adalah terbitnya (SP3) di Polda Jatim hampir bersamaan dengan undangan Gelar Perkara.

“Pendapat Irwasum Perkara tersebut tetap dibuka kembali karena ada kejanggalan yang dilakukan penyidik Polda Jatim mengenai penerimaan SP3. Di dalam gelar perkara ditemukan fakta hukum (novum baru) atas pengakuan Hermanto Tedja Dipura,” tulis Gunadi.

Dalam suratnya, Gunadi juga memohon kepada Kabareskrim untuk menindaklanjuti dugaan kejahatan yang dilakukan Hermanto Tedja Dipura dkk yang telah merugikan Gunadi selaku Pemilik perusahaan rokok 369 dan juga merugikan negara.

Sementara Rakhmat Santoso, SH, MH sebagai kuasa hukum juga mempertanyakan kenapa SP3 baru diterima setelah undangan Gelar Perkara di Mabes Polri.

“Pemberitahun SP3 (Hermanto Tedja Dipura) baru kita terima tiga jam setelah kita terima undangan gelar perkara dilakukan. Ada apa?, “ ucapnya.

Sumber : dpp.iphi.com