BERBAGI

RUSUH – Demo RUU HIP di DPR berakhir rusuh. Selain membakar bendera PKI, ada juga kejadian pembakaran bendera pdip meski pendemo membantah melakukannya. Tetapi PDIP menempuh jalur hukum dan meminta kapolri mengusut kasus ini (foto : dok)

Jakarta, Kabarpolisi.com ‐‐ Komisi III DPRRI meminta Kapolri Jenderal Idham Aziz mengusut kasus pembakaran bendera PDIP saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu (24/6).

Sementara PDIP sendiri menegaskan akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera mereka oleh para demonstran.

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry meminta Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Idham Azis untuk mengusut kasus pembakaran bendera PDIP saat aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu (24/6).

Demonstrasi tersebut digelar sejumlah ormas Islam antara lain FPI, PA 212, GNPF Ulama yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (Anak NKRI).

Herman juga mengecam aksi provokatif yang dilakukan oknum pengunjuk rasa itu. Menurutnya, aksi itu harus ditindak secara hukum oleh kepolisian karena berusaha memecah belah bangsa.

“Terhadap aksi pembakaran bendera partai di demo penolakan RUU HIP kemarin, saya mendorong Kapolri untuk segera mengusut dalang di balik aksi provokatif ini,” kata Herman kepada wartawan, Kamis (25/6).

Politikus PDIP itu mengingatkan Indonesia adalah negara hukum. Sehingga ia berharap aparat kepolisian profesional dan tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum.

Herman menegaskan tak mempermasalahkan soal aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kompleks Parlemen, Jakarta, itu. Tetapi dia hanya menyesalkan aksi provokatif yang dilakukan sekelompok orang.

“Saya memahami betul bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin Konstitusi, asal tidak melanggar ketertiban umum dan UU,” tuturnya.

Sebelumnya, sejumlah orang melakukan pembakaran bendera dalam aksi unjuk rasa menolak rancangan undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), Rabu (24/6), di depan Kompleks Parlemen, Jakarta. Demo tersebut digelar sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam Anak NKRI, antara lain FPI, PA 212, GNPF Ulama.

Awalnya, massa membakar bendera merah berlogo palu arit yang identik sengan PKI. Massa membakar bendera itu sambil meneriakkan yel-yel turunkan Presiden Joko Widodo.

Selain bendera palu arit, ada juga aksi pembakaran bendera PDIP. Pihak koordinator aksi menampik aksi itu direncanakan oleh pihaknya.

“Pembakaran bendera PDIP itu accident, karena saat saya di panggung juga saya bilang kita bakar bendera PKI. Saya cuma menilai sebagai spontanitas aksi massa aja. Jadi tidak dipersiapkan panitia sama sekali,” kata Koordinator aksi tolak RUU HIP, Edy Mulyadi seperti CNNIndonesia.com, Kamis (25/6).

PDIP tempuh Jalur Hukum


HASTO

Sementara itu petinggi Partai PDIP mengaku akan menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partai berlogo banteng moncong putih di aksi demo penolakan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“Mereka yang telah membakar bendera partai, PDI-Perjuangan dengan tegas menempuh jalan hukum,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, dalam siaran persnya, Rabu (24/6).

“Jalan hukum inilah yang dilakukan oleh PDI pada tahun 1996, ketika pemerintahan yang otoriter mematikan demokrasi,” imbuh dia, sambil menyinggung penyerangan kantor PDI di masa Orde Baru.

Sejumlah pihak menduga PDIP merupakan pengusul RUU HIP. Berdasarkan risalah rapat di DPR, persetujuan penuh terhadap RUU itu diberikan oleh tujuh fraksi, termasuk partai yang dipimpin oleh Megawati Soekarnoputri itu.

Beberapa ormas keagamaan kemudian memprotes RUU HIP karena dianggap mereduksi Pancasila dan tak mencantumkan TAP MPRS soal pelarangan komunisme/marxisme di dalamnya. Isu kebangkitan PKI pun digadang-gadang lagi.

Hasto melanjutkan bahwa PDIP pada prinsipnya mendengarkan suara masyarakat terkait RUU tersebut.

“PDI-Perjuangan sejak awal kami tegaskan bahwa Partai mendengarkan aspirasi tersebut dan terus kedepankan dialog,” aku dia.

“Rancangan Undang-undang selalu terbuka terhadap koreksi dan perubahan, agar seirama dengan suasana kebatinan rakyat. Jadi sebaiknya semua menahan diri dan menghindarkan dari berbagai bentuk provokasi,” Hasto melanjutkan.

Pihaknya pun meminta para kader parpol yang kerap diserang hoaks PKI ini tak terpancing oleh aksi pembakaran tersebut sambil mengedepankan proses hukum.

“Indonesia memiliki nilai luhur untuk bermusyawarah, jadi itulah yang harusnya kita kedepankan. Untuk itu mari kedepankan proses hukum dan seluruh kader-kader PDI Perjuangan diinstruksikan agar tidak terprovokasi,” tandas Hasto.

PDIP Hariusnya Minta Maaf


SLAMET MA’RIF

Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212 (PA 212), Slamet Ma’arif mengatakan pihaknya tengah menelusuri orang yang melakukan pembakaran bendera PDIP dan Palu Arit saat demo tolak RUU HIPatau Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/6).

Meski begitu Slamet menyebut seharusnya PDIP yang meminta maaf karena telah membuat masyarakat marah. Dia menuding PDIP menjadi inisiator RUU HIP dan menyebabkan kemarahan rakyat sehingga membakar bendera PDIP dan bendera Palu Arit.

“Mestinya PDIP yang harus minta maaf karena anggotanya yang telah menjadi inisiator RUU HIP sehingga membuat gaduh dan resah masyarakat,” kata Slamet.

Slamet mempersilakan jika ada pihak yang hendak menyeret ke jalur hukum terkait insiden pembakaran tersebut.

“Siapapun silakan mengambil jalur hukum jika ada pihak-pihak yang diduga melanggar hukum,” ujar dia.

Ma’arif menyatakan pihaknya menghargai semua proses hukum terkait kasus tersebut, sebab Indonesia adalah negara hukum. Namun demikian, ia meminta aparat kepolisian juga segera melakukan proses hukum terhadap pihak yang menjadi inisiator RUU HIP.

Pasalnya kata dia, RUU HIP yang menjadi penyebab amuk massa yang berujung dengan pembakaran bendera PDIP dan palu arit tersebut. Ma’arif juga mendesak Badan Kehormatan DPR RI mengusut anggotanya yang terlibat dan mengusulkan RUU tersebut.

“Pemerintah dan pihak keamanan juga harus menegakan hukum kepada siapapun, kelompok apapun yang terindikasi mau mengganti Pancasila dengan Trisila atau Ekasila,” katanya.

Bahaya Perpecahan

Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam kesempatan terpisah, mengingatkan potensi perpecahan di masyarakat terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

“Saya mengikuti hiruk pikuk sosial dan politik seputar RUU Haluan Ideologi Pancasila. Saya juga sudah membaca dan mengkaji RUU tersebut. Tentu ada pendapat dan tanggapan saya, namun lebih baik saya simpan agar politik tak semakin panas,” demikian SBY melalui akun Twitternya, beberapa waktu lalu.

Menurut SBY, pembahasan RUU HIP harus dilakukan dengan hati-hati. Sebab RUU HIP berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. SBY menyatakan apabila keliru dalam penetapan nantinya, maka akan berakibat fatal bagi semua pihak.

“Kita harus sungguh berhati-hati jika berpikir, berbicara dan merancang sesuatu yg berkaitan dgn ideologi dan dasar negara Pancasila, apalagi jika menyentuh pula kerangka dan sistem kehidupan bernegara. Kalau keliru, dampaknya sangat besar,” ucap SBY seperti dikutip BeritaSatu.com.

SBY tidak menginginkan rakyat dibuat susah lagi, karena pembahasan RUU tersebut yang tidak pada tempatnya.

“Memposisikan ideologi harus tepat dan benar. Ingat, proses “nation building” dan “consensus making” yang kita lakukan sejak tahun 1945 juga tak selalu mudah. Jangan sampai ada “ideological clash” dan perpecahan bangsa yang baru. Kasihan Pancasila, kasihan rakyat,” tegas mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

(awe)