Beranda Ibukota KPK Pantau JPO Mewah Anies – Sandi?

KPK Pantau JPO Mewah Anies – Sandi?

BERBAGI

JAKARTA, kabarpolisi.com – Sebanyak 12 jembatan penyeberangan orang (JPO) dijanjikan akan direvilisasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan konsep kekinian. Rencananya JPO ini bakal dilengkapi fasilitas-fasilitas mewah yang tak ada di JPO Ibu Kota sebelumnya.

Namun sumber-sumber media ini mendapat informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memantau proyek ini.

Proyek ini akan dimulai dengan merevitalisasi tiga JPO, yaitu di Ratu Plaza, Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya.

Pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno siap menghamburkan Rp56 miliar untuk ketiga JPO itu.

Dalam dokumen estimasi rencana anggaran biaya (RAB) yang diterima pewarta dari Sandi, total biaya revitalisasi tiga JPO ini sebesar Rp56.383.065.000.

Biaya itu secara umum ditujukan untuk membangun JPO baru karena JPO lama di tiga lokasi itu dianggap sudah berkarat, keropos, dan railing patah di beberapa bagian.

“Penggantian JPO dengan membangun baru dengan penerapan konsep baru dan JPO lama dihapuskan,” tulis rekomendasi tindak lanjut di dokumen itu.

Secara rinci, JPO Ratu Plaza diestimasikan menelan biaya Rp17.394.300.000, JPO Gelora Bung Karno Rp18.471.600.000, dan JPO Polda Metro Jaya Rp19.362.000.000.

Nilai fantastis tersebut termasuk pemasangan beberapa fitur mewah dari JPO kekinian ala Anies-Sandi.

“Estimasi biaya termasuk pemasangan lift, instalasi listrik, dan penerangan dengan sistem solar cell,” tulis dokumen yang dikutip CNN Indonesia itu.

Kemudian di setiap JPO akan dipasang lima kamera CCTV dengan harga total Rp9.975.000 per JPO. Lalu ada anggaran Rp20 juta untuk biaya pemasangan CCTV dan aktivasi internet atau wifi di masing-masing jembatan.

Terakhir, ada anggaran biaya konsultasi manajemen konstruksi untuk tiga JPO senilai Rp1 miliar.

Lihat juga:Temani JK Tinjau Venue Asian Games, Sandi Telat Datang
Biaya ini terpaut jauh dari beberapa revitalisasi JPO yang pernah dilakukan Pemprov DKI Jakarta di periode pemerintahan sebelunnya.

Misalnya pada tahun 2015, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp9 miliar rupiah untuk revitalisasi 61 JPO. Diestimasikan setiap JPO menelan biaya Rp100 juta hingga Rp150 juta.

Sandi berkilah harga selangit ini ditujukan untuk membuat Jakarta menjadi kota yang ramah terhadap pejalan kaki. Biaya itu ditujukan untuk mendesaim jembatan yang bisa memanjakan para pejalan kaki.

“Konsepnya kekinian, jaman now. Insya Allah juga bisa memuliakan para pejalan kaki. Tempatnya juga nanti disatukan dengan aktivitas, kita ingin mendorong walkable city,” ujar Sandi saat ditemui di Pantai Marina, Jakarta Utara, Jumat (27/4). (DP)