BERBAGI

Massa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) berunjuk rasa di depan Gedung Kemendikbud Jakarta. (Foto Istimewa)

Jakarta, kabarpolisi.com – Sejumlah warga yang menamakan dirinya Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) melakukan aksi di depan gedung Kemendikbud Jakarta, Kamis (23/3/2017).

Ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya di gedung KPK pekan lalu.
Pimpinan aksi FMPP, Abi Rekso mengatakan aksi itu dalam kerangka dukungan terhadap KPK, serta melakukan diseminasi informasi kritis terhadap warga negara Inonesia.

Bahwa, telah terjadi kejanggalan dalam perumusan satuan anggaran dalam Kemendikbud pada masa kepemimpinanan Anies Baswedan.

“Postur anggaran 20% dari APBN, atau sebesar dengan Rp 131,3 triliun pada tahun 2014 dan Rp 146,4 triliun pada 2015,” kata Abi Rekso dalam keterangannya.

Dijelaskan bahwa peningkatan anggaran kurang lebih Rp 15 triliun justru menimbulkan masalah baru dalam institusi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Penambahan 15 Trilun antara tahun 2014-2015, hanya bisa menggenjot angkatan partisipasi pendidikan 0,19% pada kelompok usia 16-18. Justru pada usia didik kelompok 7-12 tahun menurun -0,38%, dan 13-15 menurun -0,27% (Data BPS).

“Ini menjadi rapor merah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan kepemimpinan Anies Baswedan. Ditambah dengan kejanggalan-kejanggalan lain, seperti halnya berlebih penganggaran sebesar 23,3 Triliun, dimana akhirnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengurangi anggaran itu,” ujarnya.

Dikutip dari Tribunews.com di depan gedung Kemendikbud, FMPP mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy untuk dengan segera melakukan investigasi internal kedalam jajaran Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.

Sebab, kata dia, sejauh pengamatan Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), belum terjadi perombakan pemangku jabatan strategis didalam struktur organisasi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dari era Anies Baswedan kepada Muhadjir Effendy.

“Kami mendorong Menteri Muhadjir Effendy untuk dengan segera melakukan pengusutan secara internal serta pembenahan terhadap pejabat Kementerian yang terindikasi terlibat korupsi,” kata Abi Rekso.

Massa dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) berunjuk rasa di depan Gedung Kemendikbud Jakarta.
Pihaknya meminta pejabat Kementerian yang bisa menjelaskan secara gamblang atas kejanggalan didalam Kemendikbud.
Atas dasar dugaan serta kejanggalan dalam Kemendikbud, kami dari Forum Masyarakat Peduli Pendidikan bersikap atas 5 tuntutan utama kepada Menteri Muhadjir Effendy :

1. Menuntut penjelasan yang gamblang kepada Kemendikbud atas adanya kejanggalan-kejanggalan kebijakan Kemendikbud era Anies Baswedan.

2. Mendorong Menteri Muhadjir Effendy untuk melakukan pembenahan internal atas praktik korupsi di dalam Kemendikbud.

3. Menuntut Menteri Muhadjir Effendy untuk membongkar temuan dugaan korupsi ICW sejumlah 381 proyek pengadaan atau sejumlah Rp Rp 942 miliar pada masa kepemimpinan Anies Baswedan.

4. Mempertanyakan peran dan fungsi Didik Suhardi selaku Sekjen dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kemendikbud.

5. Mempertanyakan integritas dan fungsi pengawasan Daryanto selaku inspektorat jenderal Kemendikbud dalam mengawasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran Kemendikbud.

Jakarta, Kamis 23 Maret 2017

(rizal/hamzah)