Yusril Bacakan Gugatan Disidang HTI, Jawaban Pemerintah Minggu Depan

Yusril Bacakan Gugatan Disidang HTI, Jawaban Pemerintah Minggu Depan

BERBAGI

Jakarta, kabarpolisi.com – Persidangan perdana dengan Agenda Pembacaan Gugatan HTI yang di gelar di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis, (23/11), baru saja di gelar.

Sidang Yang dijadwalkan sejak dua minggu lalu yang mengagendakan mendengarkan Pembacaan Gugatan oleh Penggugat telah dilaksanakan, Yusril sebagai kuasa hukum Penggugat membacakan gugatan setebal 60 halaman, menghabiskan kurang lebih sekitar satu jam setengah, dalam gugatannya Yusril menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa yakni keputusan Termohon dalam hal ini Dirjen Administrasi hukum umum (Dirjen AHU) Kementerian hukum dan HAM yang mencabut SK pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia telah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan dan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), olehnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A quo untuk membatalkan keputusan Tergugat dan memerintahkan Tergugat untuk memulihkan kembali status badan hukum Penggugat yakni HTI.

Selesai pembacaan gugatan, hakim kemudian memberi kesempatan kepada Tergugat untuk membantah atau menjawab gugatan tersebut, pihak pemerintah yang diwakili oleh kuasa hukumnya meminta waktu satu minggu untuk memberikan jawaban dan akhirnya majelis hakim menunda sidang satu minggu yakni Kamis, (30/11).

Hadir kuasa hukum pemerintah pada persidangan tersebut diantaranya yakni Hafsan Taher, Teguh Samudra, I Wayan Sudirta, Ridwan Darmawan dan Ahmad Budi Prayoga dan Pihak dari Kementerian Hukum dan HAM.

“sidang di tunda satu minggu, untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat menyusun jawaban, itu saja persidangan tadi, kami akan jawab semua dalil dalil gugatan penggugat minggu depan yaa”,  Ujar Hafsan Taher, Koordinator Tim Hukum. 

I Wayan Sudirta, salah satu kuasa hukum Pemerintah menambahkan, “sebenarnya perkumpulan HTI kan sudah di bubarkan oleh pemerintah, kok masih klaim sebagai perkumpulan, ingat loh, kan dibubarkan melalui UU yang berlaku, harusnya mereka tidak punya legal standing sebagai penggugat, nanti akan kita susun dalam jawaban pemerintah”. Ujar Sudirta. 

Di kesempatan yang sama, kuasa hukum pemerintah lainnya Ridwan Darmawan menyatakan pihaknya sangat menghormati proses peradilan yang saat ini tengah berjalan.

Dia pun menegaskan, pemerintah sudah siap lahir batin untuk menghadapi gugatan yang dilayangkan oleh HTI.

Menurutnya, keputusan pemerintah tentang pembekuan ormas yang tidak sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 adalah keputusan yang sudah final.

“Saya pikir dalil Penggugat yang menyatakan bahwa HTI adalah lembaga dakwah dan Khilafah adalah salah satu ajaran Islam yang mesti didakwahkan oleh umat Islam,alasan yang mengada-ada, Penggugat sendiri mengakui di dalam gugatannya bahwa Khilafah ini banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama Islam khususnya para ahli piqih dalam memaknai Khilafah, oleh karenanya karena hal itu(Khilafah) sesuatu yang masih debatable, dan di Indonesia secara umum dan sudah menjadi kesepakatan para ulama khas bentuk negara Kita adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka sudah sepatutnya pemerintah mempertahankan eksistensi NKRI dan UUD 1945 yang nyata – nyata terancam oleh faham yang menghendaki tegaknya Khilafah” kata Ridwan Darmawan yang juga Direktur LBH Banteng Muda Indonesia. (ceko)

LEAVE A REPLY