BERBAGI

Oleh: Erick Antariksa

#MatiLampu
Tagar medsos itu jadi simbol kekagetan warganet terhadap rapuhnya ketahanan listrik kita.

Apalagi ini terjadi di bulan Agustus.
Bulan kebanggaan Bangsa Indonesia.

Kekagetan itu makin bertambah ketika mendengar penjelasan resmi PLN (Perusahaan Listrik Negara) mengenai sebab musabab terjadinya padam listrik massal tersebut.

Pemadaman itu disebabkan kurangnya pasokan listrik Pulau Jawa bagian barat.
Sehingga masih harus ditopang oleh pembangkit dari Pulau Jawa bagian timur.

Ini sangat mengagetkan, karena selama ini kita mendengar bahwa pasokan listrik untuk Pulau Jawa sudah surplus. Sudah lebih dari cukup.

Tapi tiba-tiba bisa padam.
Bahkan sampai berjam-jam.

Ini berarti kita masih sangat butuh pasokan listrik jauh banyak lagi.

Tapi, kalau bisa, yang ramah lingkungan.
Agar jangan semakin polusi lagi.
Tapi, kalau bisa, yang melibatkan rakyat pedesaan.
Agar bisa perekonomian desa bisa semakin baik lagi.

Solusinya,
Pembangkit Listrik Tenaga Surya Pedesaan

Tapi kan solar panel mahal.
Uang dari mana?

Dari Dana Desa!

Saat ini setiap desa di Indonesia mendapatkan Dana Desa, yang besarnya minimal Rp. 1 milyar setiap tahunnya.

Kalau dana yang diterima setiap desa, separuhnya saja digunakan untuk membeli Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), maka setiap desa bisa memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas yang lumayan.

Harga satu set pembangkit listrik surya, ditingkat grosir, kira-kira Rp. 10 juta untuk setiap 1 kW nya.

Itu menggunakan perangkat bermerek. Impor. Bergaransi.
Sudah all in.
Termasuk perancangan, pemasangan, pengaturan, perawatan, dan perijinan.
Lengkap dengan segala tetek bengeknya.

Jadi, apabila sebuah desa menyisihkan Rp. 500. juta, atau separuh dari Dana Desa yang diterimanya, maka desa tersebut sudah bisa memiliki pembangkit listrik dengan kapasitas 50 kW.

Lalu listriknya, dijual ke PLN!

Ini tidak melanggar peraturan perundangan tentang Dana Desa.

Menurut perhitungan ahlinya, dari hasil penjualan listrik ke PLN, modal yang Rp. 500 juta itu akan kembali dalam 5 tahun.
Berarti ada uang masuk Rp. 100 juta setiap tahun!

Kalau desanya bertempat di daerah yang kurang mendapat sinar matahari, misalnya daerah yang sering mendung, sering hujan, tenang saja!
Tetap saja bisa balik modal.
Tapi sedikit agak lebih lama.
7 tahun.

Apabila ada beberapa desa yang mau bekerja sama, lalu mereka bersepakat memilih satu tempat yang sama untuk dijadikan lokasi PLTS milik mereka, itu sangat bagus sekali.
Karena biaya akan bisa ditekan menjadi lebih murah lagi.

Dan sebaiknya memang begitu.

Beberapa desa bekerja sama.
Bersatu membangun PLTS di lokasi yang sama.

Lebih baik lagi, kalau lokasinya bertempat di Kantor Polisi.

Sehingga, apabila ada musibah bencana, atau ada gangguan pertahanan dan keamanan, yang mengakibatkan pemadaman listrik PLN dalam waktu lama, maka Kantor Polisi bisa tetap optimal beroperasi.

Kantor Polisi bisa efektif menjadi pusat komunikasi dan koordinasi. Juga evakuasi.
Bermodalkan pasokan listrik dari PLTA, selama siang hari.

Lagi pula, siapa yang berani mencuri, menyalahgunakan, atau menyabotase perangkat PLTS yang dipasang di kantor Polisi?

PLTS Pedesaan ini sangat sesuai dengan pesan Presiden Jokowi, yang selalu mewanti-wanti, agar uang Dana Desa harus dinikmati warga desa, berputar-putar di desa, jangan sampai dibawa lari ke kota.

Dangan adanya PLTS Pedesaan ini, uang hasil penjualan listriknya seratus persen dinikmati oleh warga desa, terus menerus. Tapi manfaatnya, seratus persen bisa dirasakan rakyat seluruh Indonesia, terus menerus.

Ini sekaligus sebuah cara mengajak warga desa menjadi pengusaha cerdas.
Pengusaha yang tanpa resiko rugi.
Pengusaha yang tanpa perlu susah mencari pembeli.

Bahkan tanpa resiko korupsi.

Tanpa resiko rugi, karena perangkat PLTS-nya bergaransi.
Garansi minimal 5 tahun.
Life time-nya minimal 15 tahun.

Tanpa repot cari pembeli, karena ada PLN yang selalu siap membeli.

Faktor “tanpa resiko” ini sangat penting.
Karena saat ini disrupsi selalu terjadi.
Disrupsi terjadi sangat cepat.
Disrupsi terjadi di berbagai bidang.

Jangan sampai terjadi, warga desa menggunakan Dana Desa sebagai modal sebuah usaha, yang saat ini tampak sangat menggiurkan, namun dua tiga tahun ke depan, usaha itu terpaksa bubar jalan, karena berubahnya selera dan kebutuhan jaman.

Ini semua masih pemikiran dalam tahap dasar.
Di tahap selanjutnya, harus ditingkatkan lagi.
Misalnya, tugaskan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) menjadi produsen Solar Panel.

Sampai saat ini, produsen solar panel (panel listrik tenaga surya) masih sangat sedikit di Indonesia. Karena permintaan pasarnya memang sangat sedikit juga.

Jadi, sangat tidak efisien membangun sebuah industri Solar Panel di Indonesia.
Walaupun sudah ada peraturan pembelian listrik atap oleh PLN.

Tapi keadaan ini akan berubah, drastis, ketika ada 80.000. desa, yang semuanya diwajibkan memesan solar panel, masing-masing berkapasitas 50 kW, setiap tahunnya.

Peluang menggiurkan ini harus bisa ditangkap oleh BUMN.
Jangan biarkan jatuh ke swasta, apalagi ke tangan asing.

Green Energy adalah industri masa depan.
Yang sangat luas pasarnya.
Pasar domestik, regional, dan internasional.

Setelah pabrik solar panel BUMN beroperasi, harga solar panel bisa ditekan menjadi sangat masuk akal, wajibkan juga Pemerintah Daerah untuk memperbaharui berbagai regulasi perijinan.

Mau ajukan IMB, harus ada solar panel.
Mau ajukan ijin usaha, harus ada solar panel.

Dengan demikian, diharapkan, dalam waktu singkat, Indonesia bisa salah satu pemain besar solar panel.

Sekaligus menjadi contoh negara yang secara aktif, masiv, dan drastis, menumbuhkan penggunaan energi bersih, tanpa harus mengorbankan kencangnya laju roda perekonomian.

Dan semua kehebatan itu, dimulai oleh masyarakat pedesaan.