BERBAGI

Oleh Drs. Darmawan

Penulis mohon maaf bukan maksud membanggakan, bahwa penulis memiliki saham atas keterpilihan Zomi Zola- Fachrori Umar pada pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi Jambi pada Plilkada 2015 yang lalu. Namun pada kasus OTT KPK beberapa hari yang lalu itu penulis secara psikologis juga ikut galau dan sedih bagaimana mungkin 14 pejabat daerah baik eksekutif dan legislatif digelandang KPK.

Dengan kejadian tersebut, sontak saja Propinsi Jambi menjadi trEnding topik pemberitaan nasional baik melalui media mainstream maupun madia sosial yang keseluruhan berita tersebut menyebar dengan kecepatan tinggi dengan berbagai tanggapan publik mulai yang bersifat provokatif maupun yang rasional. Ini kita semua mestilah paham akan era digital saat ini.

Sebagaimana kita ketahui, KPK telah resmi mentersangkakan empat pejabat daerah yang notabene merupakan inner circle kekuasaan atau ring satunya Gubernur Jambi. Seperti SUP yang merupakan Pelaksana Harian Ketua DPW Partai Amanat Nadional Propinsi Jambi dimana Ketua Definitif DPW PAN Propinsi Jambi adalah Gubernur sendiri. Kemudian SUP juga merupakan Ketua Fraksi PAN di DPRD Propinsi Jambi. Logika organisasi SUP bukanlah pengambil keputusan dalam Partai Amanat Nadional Propinsi Jambi. Pengambil keputusan tetaplah Zomi Zola yang merupakan Gubernur Propinsi Jambi.

Kemudian EWM yang merupakan Plt Sekretaris Daerah Propinsi Jambi juga telah ditersangkakan oleh KPK. Sekretaris Daerah meruakan bawahan langsung Gubernur dan juga bukan merupakan pengambilan keputusan. Segala sesuatunya mulai dari hal kecil sampai kepada hal-hal yang strategis mestilah berkonsultasi dengan atasan langsungnya yaitu Gubernur. Yang psling intens berkonsultasi dengan Gubernur apabila Sekretaris Daerah akan mengambil kebijakan diluar uraian tugas resmi atau kebijakan diskresi. Itu logika organisasi. Dan merupakan bawahan langsung EWM.

Publik sekalian, mari kita cermati reaksi Gubernur Jambi dalam kasus OTT KPK ini. Dalam siaran pers nya Gubernur Jambi mengatakan bahwa kebijakan itu tanpa sepengetahuanya tegas menurut persepdi kita Gubernur tidak terlibat alias bersih. Juga menurut persepsi penulis bahwa Gubernur Jambi merasa terusik oleh pemberitaan media seolah-olah pemberitaan media tersebut sudah meprovokasi beliau dan sudah mengganggu ketenangan publik dalam melaksakan pembangunan di Jambi ini.

Apa iya demikian, dulu hanya elite saja yang mampu beropini-ria membentuk pendapat umum melalui media menstrim tetapi sekarang rakyat yang”bodoh” ini juga mampu beropini ria melalui media sosial yang jangkauannya tidak kalah massifnya dengan media menstrim tersebut. Kadang-kadang, maaf, lebih bernas dan cerdas komentar netizen dari pada komentar elite kerena komentar netizen tidak ada kepentingan politik.

Kembali kepada statement Gubernur Jambi tentang Asrul Sihotang, swasta yang ikut ditangkap KPK di Jakarta dan kemudian sudah dilepaskan, dan di Jambi beredar rumor yang kebenaran belum terbukti bahwa Asrul Sihotang itu “Gubernur dua”. Namun Gubernur Jambi mengakuinya bahwa Asrul Sihotang itu merupakan teman dekatnya yang bertugas mencari investor di Jakarta. Disini terbukti rakyat tidaklah bodoh-bodoh amat, sontak saja publik bereaksi terhadap pernyataan Gubernur tersebut. Kok mencari investor mengandalkan aksi individual seorang Asrul Sihotang, siapa Asrul Sihotang itu, publik bertanya, kakaknya Bobby Nasution menantu Jokowi?

Bukan maksud penulis mengajarkan buaya berenang, mengundangkan investor ke Jambi itu sangat penting tetapi itu melalui sistem yang terencana. Sediakan karpet merah untuk para investor, permudah kesempatan berusaha dan perizinanya adakan promosi berkekanjutan dan massif serta libatkan konsultan berkelas dunia bukan melalui aksi individual seorang Asrul Sihotang.

Kembali ke pada kasus OTT KPK, akal sehat publik terusik dengan kasus ini, dimana mungkin bahwa kasus ini merupakan aksi individual belaka kerena melibatkan banyak orang dan orang-orang tersebut merupakan inner circle kekuasaan di Pemda Propinsi Jambi. Gubernur dapat saja beralibi-ria atau secara hukum tidak terbukti namun secara moral tidak lepas dari tanggung jawabnya. Menurut teori Administrasi Publik bahwa wewenang dapat dibagi habis kepada seluruh bawahan namun tanggung jawab tidak dapat didelegasikan. Seorang pemimpin hebat akan berkata: “INI MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB SAYA”.

Dengan tulisan singkat ini saya mengingatkan: Hei pemimpin berhati-hatilah rakyat itu tudaklah bodoh-bodoh amat. Anda hanya ditinggikan seranting, berbicara didahului sepatah, berjalan didahului selangkah, tidaj lebih. Semoga sadar. Demikian.