JAKARTA, KABARPOLISI.COM – Ketua Gerakan Muda Partai Golkar (GMPG), Ahmad Doli Kurnia, merasa bahwa kondisi Golkar saat ini berada pada titik genting dan perlu adanya penyelamatan partai sesegera mungkin dengan mengadakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub).
Doli mengungkapkan hal ini menyusul disebutnya Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar terlibat dalam skandal korupsi e-KTP. “Munaslub baginya adalah solusi terbaik yang harus dilakukan Golkar di tengah situasi masyarakat yang krisis kepercayaan terhadap partai beringin,” kata Doli.
Menurut, Ahmad Doli Kurnia, perkembangan terkini kasus e-KTP itu selalu menyebutkan nama Ketua Umum. Ini disampaikan oleh beberapa saksi di pengadilan yang secara terang benderang menyebutkan kuatnya keterlibatan Setya Novanto,
Melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (25/4/2017) Doli menegaskan, GMPG sebagai organisasi sayap Golkar selama ini secara konsisten telah menyerukan internal Golkar untuk melakukan konsolidasi internal demi penyelamatan partai. Baginya, dugaan keterlibatan Novanto dan beberapa politisi Golkar lainnya telah merugikan partai.
Dia juga menyerukan agar penyelenggaraan Munaslub segera dilakukan sesegera mungkin, sehingga dapat secara cepat ditentukan dan mencari pengganti Novanto yang baru.
“Saya bersama teman-teman di GMPG telah mendapatkan dukungan dari pengurus DPP. Semoga bisa diikuti pula sikap tegas dari dewan-dewan yang lain, termasuk dukungan dari DPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, dalam upaya penyelamatan partai,” ungkapnya.
Diserukan oleh Doli, Partai Golkar tidak ada alasan lagi untuk tidak menggelar Munaslub, melengserkan Novanto harus segera dilakukan. Hal ini dipastikannya akan mengembalikan kembali kepercayaan masyarakat kepada Partai Golkar.
“Saya tegaskan lagi kalau Munaslub dan pergantian kepemimpinan sudah tidak bisa ditawar lagi,” tandasnya.
Doli menyebut Setya Novanto telah kehilangan kredibilitasnya dalam memimpin Golkar. Sikap politik yang diambilnya pun, bagi Doli, selalu saja salah. Ini dibuktikan dengan kekalahan Golkar dalam Pilkada DKI Jakarta yang lalu.
“Sudah banyak kebijakan yang mengundang ketidakpercayaan publik terhadap partai. Dugaan keterlibatan Novanto dalam kasus e-KTP ini sudah cukup menimbulkan kemarahan dari masyarakat. Kita tidak mau masyarakat jadi tidak percaya sama Golkar, akhirnya elektabilitas partai akan menurun,” pungkasnya. (rizal/erik)
