Selamatkan dan Lestarikan Kawasan Konservasi Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM)

Diskusi interatif bersama multi stakeholder dan masyarakat

 

 

Kabarpolisi.Com  –  Diskusi Interatif dan Penandatanganan deklarasi bersama, Menyelamatkan Kawasan Konservasi dan Lingkungan Hidup Bersama Masyarakat di Balai Pertemuan Desa Kaliurang, Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang, Rabu (16/11/2022).

Deklarasi bersama ini berisikan dukungan penuh untuk :

1) Kelestarian TNGM perlu dijaga, karena sebagai pelindung masyarakat dan lahan pertanian dari ancaman bencana letusan/lahar dingin Gunung Merapi.

2) Kawasan TNGM dan kawasan penyangganya memberikan layanan ekosistem berupa sumber mata air, perlindungan habitat satwa dan sumber keanekaragaman hayati, serta peradaban sosial budaya khas lereng Gunung Merapi yang arif atas sumber daya alam ini.

3) Sepakat bersama, bahwa penyelesaian permasalahan pengelolaan pada kawasan Gunung Merapi, perlu dukungan sinergitas bersama antar multi stakeholders dan kontrol sosial dari masyarakat guna mewujudkan pengelolaan yang amanah dan bertanggungjawab demi bangsa dan negara.

Diskusi interaktif yang dihadiri 100 (seratus) undangan yang berasal dari UPT KLHK lingkup Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta, instansi terkait lingkup Jawa Tengah dan Kabupaten Magelang, Forkompimda Kabupaten Magelang, Forkompimca Kecamatan Srumbung dan Dukun, Kepala Desa di lingkup Kecamatan Srumbung dan Dukun, perwakilan MMP dan MPA RPTN Srumbung dan Dukun, Mitra BTNGM serta para media lingkup Magelang dan Yogyakarta. Berlangsung sangat interaktif, beberapa pertanyaan dar inii para peserta, hampir terkait dengan pengelolaan TNGM baik di dalam maupun luar kawasan konservasi, pengurangan resiko bencana, tugas bersama bagi masing-masing pemangku wilayah, serta penanganan konflik yang muncul menjadi PR bersama.

Dengan narasumber yang hadir antara lain, Vita Ervina, S.E, M.B.A selaku Anggota Komisi IV DPR RI, Karyadi, S.Hut, M.I.L selaku Kepala Balai TNGM, Sarifudin selaku Kepala Dinas LH Kabupaten Magelang, Dian Risdianto, SP., MSi, selaku Plt Kasubdit Perencanaan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktorat PKK KSDAE. Juga Ir. Slamet Rohadi, MP selaku Kepala Cabang Dinasi Kehutanan (CDK) IX Jawa Tengah, Drs. R. Ahmad Surya Subagya selaku Kepala Cabang ESDM Wilayah Merapi, Budi Supriyanto, S.Si. selaku anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Magelang.

BACA JUGA  Ganjar Cerita Paser Bumi Gagal Atasi Tambang Ilegal: Mau Operasi, Bocor

Hadir juga sebagai nara sumber Dr. Agus Budi Santoso, S.Si., M.Sc. selaku Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), serta Drs. Didik Suswanto E.P. selaku Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Magelang. Adapun pembahasan tentang penanganan konflik dan pelanggaran hukum dibahas oleh Ir. Sustyo Iriyono, M.Si selaku Plt Direktur Pencegahan dan Penanganan LHK, Aris Widodo perwakilan Kodim Magelang, AKBP M. Sajarod selaku Kapolresta Magelang.

Berdasarkan data Taman Nasioanal Gunung Merapi (TNGM) sekitar 50 hektar lahan dari 6.607 hektar kawasan Gunung Merapi yang masuk dalam TNGM mengalami kerusakan “50 hektar lahan itu berada di Kecamatan Srumbung, Kabupaten Magelang.

Di kesempatan yang sama, Kepala Balai TNGM Karyadi kepada wartawan menyebut, pihaknya sudah melakukan upaya pencegahan diantaranya patroli pencegahan dan koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu, upaya pencegahannya dengan dialog interatif dengan multi stakeholder.

Untuk pengelolaan kawasan Merapi berbasis pemberdayaan, perlindungan budaya dan konservasi. Karena sejak dahulu Gunung Merapi memiliki ikatan dengan masyarakatnya.

Dalam kesempatan yang sama Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Vita Ervina menyebut bahwa maksud dilaksanakannya diskusi interatif ini untuk membuka forum bersama multi stakeholder dan masyarakat. Dengan tujuan untuk melindungi dan menyelamatkan Kawasan Konservasi dan Lingkungan Hidup TNGM bersama masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan lintas sektoral. Mengingat sesuai laporan, sekitar 50 hektar lahan yang rusak.

“Saya berharap dengan kesepakatan, deklarasi bersama hari ini, semua dengan peran masing-masing untuk memiliki tekad bersama untuk menyelamatkan dan melindungi TNGM,” ungkapnya.

Vita menyebut, DPR menyiapkan RUU KSDAE atas revisi UU No. 5 tahun 1990 sudah ditetapkan sebagai UU usulan DPR dalam tahap pembahasan dengan Pemerintah. Mengatur dan memperkuat tata Kelola konservasi hutan dalam rangka melindungi SDA dan ekosistemnya, yang lebih sistematis dan relevan menciptakan kawasan konservasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

BACA JUGA  Kapolri soal Kabareskrim Terseret Tambang Ilegal: Harus Ada Alat Bukti

“Diharapkan dengan dialog interatif ini ada satu tujuan, satu kesepahaman untuk menyelamatkan dan melindungi TNGM,” harapnya.(Tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.