JAKARTA, kabarpolisi.com – Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla mengatakan, kesalahan yang dibuat pemerintahan lalu sehingga mengakibatkan Indonesia tertinggal dari negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand dan Singapura. Pertama, kebijakan blanketquarantee tahun 1997/1998 yang mengakibatkan negara mengeluarkan dana hampir Rp 600 triliun dengan berutang. Kedua, subsidi yang tidak tepat sasaran. Akibatnya, negara membuang uang mencapai Rp 6.000 triliun untuk dua kesalahan tersebut
Hal itu dikatakan Wapres saat memberikan kuliah umum kepada peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LVI dan PPSA XXI tahun 2017 Lemhanas, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali mengingatkan betapa pentingnya mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan perekonomian bangsa.
“Apabila digabung semua itu mungkin kira-kira Rp 6.000 triliun, yang kita telah buang untuk menyelesaikan masalah-masalah. Sekiranya setengah saja kita pakai untuk infrastruktur, saya kira infrastruktur kita tidak kalah dengan negara tetangga. Tidak akan kalah,” katanya di Istana Wapres, Jakarta, Senin (28/8).
Oleh karena itu, lanjutnya, ke depan yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana membangun kembali bangsa agar mampu bertahan dan bersaing dalam era persaingan dunia atau setidaknya setara dengan negara tetangga.
Menurutnya, pemerintah ke depan akan memusatkan pada upaya memperkuat pemerintahan di daerah mengingat pemerintah pusat fokus membangun dari daerah. Terbukti dengan besarnya dana yang ditransfer ke daerah melalui program dana desa.
“Dalam beberapa tahun ke depan (dana daerah) akan lebih dari Rp 100 triliun bagaimana beri kemampuan besar ke desa. Kecamatan, kabupaten tugas Anda saat punya posisi. Kita harus kuatkan regional. Semua tingkat pedesaan harus maju,” ungkapnya.
Menurut Wapres, secara politik Indonesia sudah cukup stabil. Untuk itu, yang perlu ditingkatkan adalah dari sisi perekonomian, termasuk pembangunan infrastruktur guna mengundang masuknya investasi.
“Apabila kita bicara politik, kita (Indonesia) lebih stabil dari banyak negara. Di Asia ada bermacam-macam kepemimpinan. Indonesia ada di tengah itu. Malaysia beda, Thailand beda. Di Filipina berbeda, tiga mantan presidennya masuk penjara. Indonesia tak terjadi itu, meski ada rasa tak senang satu sama lain,” katanya.
Karena itu, JK mengharapkan bahwa pertemuan ini menghasilkan pandangan yang luas mengenai cara menyelesaikan masalah-masalah bangsa ke depan, terutama cara mewujudkan keadilan sosial karena mayoritas peserta adalah calon pemimpin-pemimpin di daerah. “Mudah mudahan pertemuan ini, bangsa ke depan tentu punya pandangan lebih luas. Suatu helikopter view,” ujarnya.
Tak lupa Wapres memaparkan sejumlah upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan keadilan sosial di segala bidang di antaranya, berusaha menjaga harga beras tanpa memberatkan masyarakat sekaligus tidak merugikan petani. Demikian juga menjaga kuota impor daging sapi agar tidak mematikan pengusaha lokal.
Sebagaimana diketahui, pemerintah akan fokus mewujudkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan di tahun ke-3. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidato kenegaraannya yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI, di Ruang Paripurna I, MPR/DPR RI, Rabu (16/8). (Rizal)
