Adakan Pertemuan Tertutup dengan Wapres, Presiden Mau Rombak Kabinet?

JAKARTA, kabarpolisi.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi), mendadak menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Istana Merdeka Selasa (20/6) siang

Sumber Beritasatu.com menyebutkan, per‎temuan kedua pemimpin itu erat kaitannya dengan rencana Presiden Jokowi untuk merombak komposisi Kabinet Kerja.

Disebut-sebut, Presiden Jokowi akan mengganti sejumlah menteri, di antaranya Menko Bidang Perekonomian Dar‎min Nasution, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Teten Masduki.

‎”Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa kemungkinan besar akan mengundurkan diri untuk maju pada pilkada Jawa Timur. Presiden telah mengizinkan Ibu Khofifah,” katanya.

Sumber itu menjelaskan, Presiden Jokowi bakal maju pada Pilpres 2019, sehingga diperlukan strategi yang jitu untuk mengamankan perolehan suara di berbagai daerah, khususnya di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera.

Selain itu, Presiden Jokowi bertekad menyukseskan program Nawacita sehingga diperlukan menteri yang mampu bekerja ekstra-keras dan cepat. ‎”Kalau Pak Darmin diganti, itu wajar karena kurang gesit dalam menjalankan tugasnya. Kebijakan ekonomi kurang optimal,” paparnya.

Sementara itu, rencana Presiden Jokowi me-reshuffle Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara disebut-sebut terkait dengan kegagalannya mengatasi persoalan di dunia maya, seperti penyebaran ujaran kebencian dan anti-Pancasila.

“Kalau Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Puspayoga itu erat kaitannya dengan kinerjanya yang mengecewakan,” katanya.

Sumber itu juga menilai tepat apabila Presiden Jokowi mengganti Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.‎ Kecuali dianggap minim koordinasi, Eko Putro Sandjojo disebut-sebut akan diganti akibat ketidakmampuannya mengawasi anak buah yang berujung pada pengungkapan suap terkait hasil audit laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BACA JUGA  Pimpin Rakernis, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho: Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat ke Polri

“Presiden Jokowi tetap akan mengakomodasi figur dari partai‎ politik pendukung pemerintah. Khusus Golkar, kemungkinan tidak akan menambah menterinya di kabinet,” kata sumber itu.

Di pihak lain, Sofyan Djalil dinilai gagal memenuhi target sertifikasi ‎5 juta bidang tanah tahun ini. Padahal, sertifikasi tanah menjadi target Presiden Jokowi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antarwilayah.

Saat ini, hanya 46 juta dari 126 juta bidang tanah yang bersertifikat.‎ Pada 2018, pemerintah menargetkan penyelesaian 7 juta sertifikat dan pada 2019 ditargetkan 9 juta sertifikat. Sofyan Djalil juga dinilai gagal menyamaratakan besaran biaya pembuatan sertifikat di tiap daerah.

Saat ini, biaya pembuatan sertifikat di Pulau Jawa sangat jauh berbeda dengan di daerah lainnya di Pulau Kalimantan dan Papua. Di Pulau Jawa biayanya sebesar Rp 250.000 per meter persegi, sedangkan di Papua, Kalimantan, dan wilayah lainnya di kawasan timur Indonesia mencapai Rp 70‎0.000 per meter persegi. (dewi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.