Fahri Hamzah
JAKARTA, kabarpolisi.com – Politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, merupakan satu dari 26 pengusul hak angket DPR terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Akan tetapi, sikap Fahri dianggap tak mewakili sikap Fraksi PKS. Bahkan, Presiden PKS menganggap tanda tangan dukungan yang diberikan Fahri hanya akan-akalan.
Ia menganggap langkah Fahri bukan bagian dari kebijakan Fraksi noopener noreferrer”>PKS di DPR, melainkan inisiatif pribadi.
PKS menolak usulan hak angket dan mengklaim tidak ada satu pun kadernya yang mendukung hak angket.
“Sedih kader-kader membaca betapa lemahnya pengertian hukum dari para pimpinan ini. Itulah sebabnya saya katakan mereka sudah tidak layak memimpin partai,” ujar Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/5/2017) seperti dikutip Kompas.com
“Kalau partai mau jadi besar, bukan mereka yang pimpin. Sebab fatal pandangan-pandangan hukumnya itu. Enggak ngertikonstitusi, enggak ngerti negara. Terus kita mau ke mana?” lanjut dia.
Soal pemecatan sebagai kader partai, Fahri berpegang pada putusan hukum.
Pengadilan menyatakan pemecatan tersebut tidak sah sehingga Fahri berkeyakinan masih sah sebagai kader PKS. Namun, PKS seolah mengabaikan hal itu.
“Tiba-tiba mereka hidup di negara sendiri. Termasuk kawan saya yang suka sosialisasi empat pilar, itu seperti hidup di negara sendiri dan mengatakan ini (pemecatan) sudah final. Lho, final itu bukan di PKS, tapi dalam negara,” papar Fahri.
Ia menegaskan, dalam konstitusi negara, ada aturan tegas yang harus dipatuhi. Demikian pula soal pemecatan dari partai.
“Menurut saya ini jelek sekali, merugikan kader-kader di bawah. Kader-kader komplain kepada saya kok Pimpinan PKS seperti tidak mengerti hukum, seperti tidak mengerti di atas partai ada negara dan hukum negara yang harus kita hormati,” ujar Fahri.
