Dituding Tak Netral, Iriawan : Gak Mungkin Saya Hancurkan 34 Tahun Karier di Kepolisian

JAKARTA, kabarpolisi.com – Penjabat Gubernur Provinsi Jawa Barat Komjen Polsi Mochammad Iriawan menegaskan tidak akan mengorbankan karier kepolisian yang sudah 34 tahun dengan menyalahgunakan kekuasaan jabatan gubernur.

“Apa mungkin saya mau mengorbankan atau menghancurkan karier saya di Polri yang sudah dengan susah payah saya titi selama hampir 34 tahun Sebagai putra daerah apa mungkin saya mencoreng muka saya sendiri di depan para sesepuh Jabar, dan rakyat Jabar?,” kata Iriawan Alumnus Akademi Kepolisian 1984 ini dalan keterangan pers yang dikirim Kapuspen Kemendagri Bahtiar.

Justru Iriawan yang akrab dipanggil Iwan Bule ini ingin mengukir prestasi sebagai Pj Jabar. Pernyataan itu disampaikan merespons tuduhan bahwa ia itu tidak akan netral dalam perhelatan Pilkada Jawa Barat.

“Bagaimana caranya saya tidak netral? Apakah dengan cara saya menggerakkan komponen yang ada di Jabar untuk memenangkan salah satu pasangan calon tertentu?

Kalau itu saya lakukan, pasti akan bocor dan ramai. Sangat besar risikonya untuk jabatan dan karier saya,” ujar Iwan.

Mantan Kapolda DKI itu mengatakan dilantik pada Senin (18/6) di Bandung, Jabar, sesuai dengan perundangan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu ia juga bersilaturahmi dan mengharap dukungan dari sesepuh Jabar.

Sebelumnya, Iwan menjabat Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Ia akan menjabat sementara sebagai Gubernur Jabar sampai gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik.

Dilansir CNN Indonesia, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon adalah salah satu orang yang mengritik pelantikan Iwan sebagai Pj Jabar. Ia mendukung DPR agar menggunakan hak angket.

“Saya akan ikut dukung agar @DPR_RI gunakan hak angket pengangkatan pj Gub Jabar. Berpotensi melanggar UU n telah menipu rakyat. @Gerindra,” kata Fadli dilansir dari akun Twitter resminya, @fadlizon, Senin.

BACA JUGA  Sekda Jateng Minta Tim Saber Pungli Kawal Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih

Ia menilai keputusan Pemerintah itu akan membuat independensi Polri kian dipertanyakan, baik dalam konteks Pilkada Jabar maupun tahap demokrasi yang berjalan di tahun politik. (BIT)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.