JAKARTA, kabarpolisi.com – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyorot rawannya praktek korupsi dalam perizinan lahan perkebunan kepada pengusaha. ICW mengingatkan KPK agar menindaklanjuti laporan dari Greenomics Indonesia terkait Menteri kehutanan, Zulkifli Hasan yang memberi izin kepada pengusaha tertentu,
Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Monitoring dan Peradilan ICW Emerson Yuntho di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (24/3/2018).
Laporan dari Greenomics, menyebutkan bahwa selama 13 tahun belakangan, Zulkifli menjabat sebagai Menteri Kehutanan periode 2009-2014, memberi izin lebih dari 2,4 juta hektare kepada pengusaha.
“Apakah ada malapraktek atau tidak, itu KPK harus buktikan. Harus ditelusuri karena memang untuk menelusuri itu, KPK harus buka dokumen-dokumen izin tersebut. Radar KPK harusnya berjalan,” ujarnya.
Ia menambahkan, izin perkebunan rawan disalahgunakan bagi kepentingan pribadi. Tak hanya itu, izin pertambangan dan pengalihan fungsi hutan pun demikian.
“Sering kali dipakai untuk modal-modal politik untuk kepentingan pilkada, pileg, bahkan pilpres. Ada kecenderungan meningkatnya proses itu menjelang atau beberapa saat setelah proses pemilu itu selesai,” tuturnya.
Untuk itu, ia mendesak KPK segera memeriksa setiap izin perkebun
Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Vanda Mutia Dewi menyatakan, Menteri Kehutanan periode 2009-2014 paling banyak mengeluarkan izin-izin perkebunan bagi pelaku bisnis tertentu dengan luas 1,64 juta hektare.
Izin-izin perkebunan yang diterbitkan setara dengan hampir 70 persen dari total luas izin perkebunan yang telah diberikan kepada para pebisnis selama periode 2004-2017.
Angka tersebut belum termasuk luas areal perkebunan sawit yang diputihkan dari stempel kawasan hutan pada periode ketika Zulkifli Hasan menjabat sebagai Menteri Kehutanan.(Doni)
