Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria (Foto Reuters)
MADRID, kabarpolisi.com – Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan pemerintah Spanyol mengancam akan mencabut hak otonomi politik Catalonia jika Presiden Carles Puigdemont tetap berkeras mendeklarasikan kemerdekaan. Pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol.
Pasal tersebut memberikan kewenangan pada perdana menteri Spanyol untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah itu.
“Puigdemont dapat memicu penerapan Pasal 155 dari Konstitusi,” ujar Santamaria di hadapan parlemen Spanyol, sebagaimana dilansir AFP, Rabu (18/10).
Pernyataan ini dilontarkan setelah juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang teguh pada pernyataan mereka pada Senin (16/10).
Dalam pernyataan tersebut, Puigdemont tak menjawab secara tegas pertanyaan dari pemerintah Spanyol yang meminta Catalonia untuk memberikan klarifikasi mengenai deklarasi kemerdekaan.
“Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog,” kata Puidgemont dalam suratnya, Senin (16/10).
Menurut Reuters, jawaban Puigdemont ini membuat situasi kian membingungkan. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sendiri hanya meminta Puigdemont untuk mengonfirmasi dengan pilihan jawaban “ya” atau “tidak” hingga tenggat waktu hingga Senin ini pukul 10.00 waktu setempat.
Jika Puigdemont menjawab “tidak,” berarti Catalonia tidak medeklarasikan kemerdakaannya. Namun jika “ya,” berarti Catalonia sudah mendeklarasikan pemisahan diri dari Spanyol.
Rajoy memberikan Puigdemont waktu tambahan hingga Kamis mendatang untuk berubah pikiran jika jawabannya memang “ya.”
Pertanyaan ini dilontarkan secara resmi oleh Rajoy karena sikap Puigdemont dianggap tidak jelas.
Ia sudah menandatangani dokumen deklarasi kemerdekaan pada Selasa (10/10) malam. Namun kemudian, Puigdemont meminta parlemen untuk menunda penerapan deklarasi kemerdekaan itu agar dapat membuka dialog dengan pemerintah pusat.
Sikap Puigdemont ini tak hanya membingunkan pemerintah Spanyol, tapi juga para warga Catalonia yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam referendum 1 Oktober lalu. (Devara)
