JAKARTA, kabarpolisi.com -Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) sangat penting dilakukan oleh instansi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) demi meningkatkan kepercayaan publik kepada aparat kepolisian.
Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menyatakan hal itu dalam Rapat Pimpinan (Rapim) Polri 2018, di Auditorium Mutiara PTIK, Jl Tirtayasa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2018).
Tito menegaskan, akan melakukan pemecatan kepada jajarannya yang tidak mampu menangani konflik sosial ditengah masyarakat, baik dari Kasat hingga Kapolda. Polri harus bisa membuktikan kepada masyarakat mampu menjaga Kamtibmas.
“Polri harus bisa membuktikan mampu menjaga Kamtibmas. Penekanan saya cuma satu yang paling utama yaitu konflik sosial,” ujar Tito seperti dilansir kompas.com
Tito mengatakan jika konflik sosial berbeda dengan kejahatan konvensional yang tak mempengaruhi aktivitas pemerintah dan masyarakat walaupun terjadi berkali-kali dalam sehari.
Ini tak lepas dari dampak konflik sosial yang sangat besar bagi Tito.
Baginya, kasus konflik sosial di Ambon dan Poso sudah cukup menjadi pelajaran.
“Konflik sosial yang berbau SARA harus dicegah,” imbuh Tito.
Kasus di Poso, meski 19 tahun berlalu namun belum juga usai, sehingga Satgas Operasi Tinombala yang ditugaskan khusus menjaga Kamtibmas di Poso pun belum dibubarkan.
Lebih lanjut, Tito meminta jajarannya untuk melakukan pemetaan potensi konflik di wilayahnya masing-masing, dan menjaga jangan sampai konflik itu pecah.
Apalagi saat ini sebanyak 171 wilayah melaksanakan Pilkada Serentak 2018.
“Kalau sampai pecah, meledak maka dari Mabes Polri akan menurunkan dua tim, yakni Tim Itwasum dan Tim Propam,” pungkasnya.(Erik)
