Ahmad Sahroni
JAKARTA – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebut pemakai narkoba mestinya tak perlu dipenjarakan. Menurutnya, pemenjaraan para pemakai narkoba ini menyebabkan overkapasitas lapas kian parah.
“Sebaiknya pemakai itu tidak usah ditindak pidana, tapi direhab aja. Selain supaya tidak memenuhi penjara, mereka juga jadi mendapat layanan rehabilitasi yang dibutuhkan. Penjara cukup untuk para pengedar dan bandar narkoba yang besar-besar,” kata Sahroni dalam keterangan yang diterima Republika.co.id, Kamis (12/11).
Pernyataan Sahroni ini disampaikan saat Komisi III DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Sumatera Utara, yang meliputi kunjungan ke Polda Sumut, Kanwil Kemenkumham Sumut, dan Kejati Sumut. Dalam kesempatan tersebut, rombongan Komisi III DPR yang dipimpin Sahroni kembali mendapati perkara soal overkapasitas.
Salah satu yang menjadi isu saat ini, kata Sahroni, adalah terkait terbitnya surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI tentang Penundaan Sementara Pengiriman Tahanan Ke Rutan/Lapas di lingkungan Kemenkumham sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.
“Jadi masalahnya adalah penyidik sudah menyerahkan tahanan atau tersangka kepada Kejaksaan, tetapi Rutan tidak mau menerima tahanan tersebut,” ujar Sahroni.
Sahroni mengatakan, permasalahan ini harus disikapi dengan baik oleh kepolisian, kejaksaan dan Kementerian Hukum dan HAM. Sebab, kondisi serupa tidak hanya terjadi di Sumatera Utara, tetapi juga di berbagai daerah lain di Indonesia.
Di satu sisi, kata Sahroni, penundaan tersebut bertujuan baik sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19. Akan tetapi, di sisi lain hal ini menjadi permasalahan baru, yaitu menumpuknya tahanan yang bisa berakibat kepada konflik sosial apabila tidak disikapi dengan baik. (Red)
