Kompolnas Dorong Pemerintah Segera Revisi UU Terorisme

JAKARTA, kabarpolisi.com – Meningkatnya kelompok-kelompok intoleransi yang mengancam ke-Bhinneka-an dan meningkatnya ancaman terorisme di tingkat global seolah berjalan paralel dan dikhawatirkan mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di Indonesia.

Terorisme adalah kejahatan luar biasa dengan modus operandi melalui tindakan yang sangat keji. Terorisme tidak pernah ditolerir oleh agama manapun, sehingga harus diberantas hingga tuntas.

Melaui siaran pers yang diterina kabarpolisi.com, Rabu (31/5) Kompolnas menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya Bhayangkara Polri serta jatuhnya korban luka-luka dari Bhayangkara Polri dan masyarakat akbiat perirdtiwa teror yang terjadi di Kampung Melayu bebrapa waktu lalu.

Kompolnas berharap, paca ledakan bom Kampung Melayu, Presiden Joko Widodo agar pembahasan revisi UU Terorisme yang saat ini dibahas di DPR dapat dipercepat guna mencegah tindakan-tindakan terorisme di Indonesia.

Pasalnya menurut Kompolnas, UU Teroris yang ada saat ini adalah produk undang-undang yang dibuat pasca ledakan bom Bali, sehingga pasal-pasalnya masih belum memuat aturan yang memberikan kewenangan kepada Polri untuk dapat menangkap orang (kelompok orang) yang diduga menurut ‚Äč(berdasarkan) hukum akan melakukan tindakan-tindakan Terorisme (ada perbuatan permulaan/pendahuluan yang cukup).

Selanjutnya, Kompolnas mendukung jika dalam revisi UU Teroris memuat pasal-pasal yang memberikan kewenangan pada aparat penegak hukum untuk dapat menindak orang atau kelompok yang diduga akan melakukan tindakan terorisme, misalnya orang-orang yang diduga anggota ISIS yang baru pulang dari Syiria. Selain Kompolnas juga mendukung pelibatan masyarakat sipil dalam hal pencegahan dan rehabilitasi dampak Kejahatan Terorisme.

Kompolnas juga melihat adanya pro dan kontra pelibatan TNI dalam menanggulangi aksi terorisme. Terkait hal tersebut, Kompolnas berpendapat nengacu pada Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000 tentang Peran TNI dan Peran Polri yang menandai Reformasi TNI dan Reformasi Polri, khususnya pasal 4 tentang Tugas Bantuan Tentara Nasional Indonesia, ayat (2) menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG.

BACA JUGA  Pimpin Rakernis, Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho: Minta Jajaran Jaga Kepercayaan Masyarakat ke Polri

Oleh karena itu Kompolnas memandang perlunya dibuat UU Tugas Perbantuan TNI kepada Polri sebagai pelaksanaan mandat reformasi TNI dan Polri, dalam rangka menyempurnakan dan mengembalikan kepada hakikatnya Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Lebih lanjut Kompolnas melihat bahwa dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa TNI memiliki tugas pokok operasi militer selain perang mengatasi aksi terorisme, akan tetapi tugas tersebut harus dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, yang seharusnya berdasarkan Tap MPR Nomor VII tahun 2000 hal dimaksud diatur dalam Undang-undang tersendiri, bukan kebijakan dan keputusan politik semata.

Seperti diketahui, dalam perkembangan pembahasan Revisi UU Teroris ada wacana untuk mengubah pendekatan penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme, maka Kompolnas menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum adalah pendekatan yang sangat ideal.

Terlebih menurut Kompolnas, penedekatan penegakan hukum yang moderen tidak semata-mata melakukan tindakan represif saja, akan tetapi juga hingga pendekatan keadilan yang memulihkan (Restorative Justice) yang Pancasilais.

Dalam kemsepatan ini Kompolnas juga mengapresiaasi Polri yang mendapat pujian secara luas di tingkat internasional karena telah berhasil menanggulangi aksi-aksi jaringan-jaringan teroris di Indonesia.

Kompolnas berpendapat, perubahan pendekatan dari penegakan hukum menjadi perang melawan terorisme justru menunjukkan kemunduran dan akan merusak profesionalitas aparat penegak hukum serta aparat TNI, merusak Criminal Justice System, merusak reformasi Polri dan TNI, berpotensi memunculkan pelanggaran HAM yang serius, serta dipastikan akan merusak tatanan masyarakat Indonesia yang Pancasilais.

Kompolnas menyadari, amanah Reformasi sesuai dengan Tap MPR Nomor VII tahun 2000 yang masih belum seluruhnya terlaksana, maka guna menjamin kepastian penegakan hukum, kesamaan dihadapan hukum, dan dijunjungnya perlindungan Hak Asasi Manusia, termasuk dalam penangangan Kejahatan Terorisme, sehingga jika nanti Undang-undang tentang Bantuan TNI kepada Polri sudah disahkan dan TNI dilibatkan oleh Polri dalam penanganan Terorisme, maka perlu dipastikan kembali agar pemerintah dan DPR membentuk Undang-undang untuk TNI tunduk terhadap peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum (non militer), sebagaimana diatur dalam Tap MPR RI Nomor VII tahun 2000. (ceko)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.