KPK Pastikan Peran Nurhadi Abdurrahman

JAKARTA, kabarpolisi.com – Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menyelidiki dugaan keterlibatan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, dalam kasus suap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan agenda pemeriksaan terhadap Nurhadi sedianya dilakukan pada pekan ini. “KPK akan mendalami peran dia untuk memastikan sejauh mana perbuatannya menimbulkan kerugian negara,”ujarnya Seperti dikutip Tempo, Senin (5/11/2018).

Saut menuturkan, pemeriksaan terhadap Nurhadi dilakukan masih sebatas sebagai saksi dalam kasus suap yang menyeret bekas petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, sebagai tersangka. Dalam pemeriksaan yang dijadwalkan pekan ini, penyidik bakal mencecar sejumlah poin untuk memastikan peran Nurhadi.

“Kami dalami apakah yang bersangkutan terlibat suap-menyuap, konflik kepentingan, gratifikasi, pemerasan, atau penggelapan jabatan,” tutur Saut.

KPK sebelumnya sudah menelisik peran Nurhadi sejak keluarnya surat perintah penyelidikan pada 25 Juli 2016. Surat itu keluar karena penyidik menduga Nurhadi terlibat dalam rangkaian proses suap sejumlah perkara Lippo Group yang masuk ke pengadilan. Dugaan itu muncul setelah KPK menemukan duit Rp 1,7 miliar dan sejumlah dokumen perkara Lippo dalam penggeledahan di rumah Nurhadi pada 21 April 2016.

Perkara ini bermula ketika komisi antikorupsi menangkap tangan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution, pada 20 April 2016 dengan barang bukti Rp 50 juta. Dalam sidang putusan pada 8 Desember 2016, Edy terbukti menerima suap untuk mengurus beberapa perkara hukum dari Lippo Group. KPK semakin yakin Nurhadi terlibat. Sebab, dalam beberapa persidangan, saksi menyebut Nurhadi meminta duit Rp 3 miliar kepada Lippo Group untuk kepentingan turnamen tenis nasional Mahkamah Agung.

Meski begitu, Saut enggan membeberkan sejauh mana keyakinan penyidik untuk menaikkan status Nurhadi sebagai tersangka. “Nanti kita tunggu kesimpulan penyidik,” kata dia. Ia hanya memastikan segala perkembangan penyidikan akan disampaikan ke masyarakat.

BACA JUGA  Ganjar Cerita Paser Bumi Gagal Atasi Tambang Ilegal: Mau Operasi, Bocor

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan lembaganya sebenarnya sudah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi untuk tersangka Eddy pada 29 Oktober lalu. Namun ketika itu Nurhadi mangkir.

KPK kemudian menjadwalkan ulang untuk memanggil Nurhadi pada pekan ini. Lembaga antirasuah itu berharap Nurhadi bersikap kooperatif. “Kami mengimbau agar yang bersangkutan memenuhi pemeriksaan sebagai kewajiban hukum,” kata Febri.

Adapun Nurhadi membantah terlibat dalam suap perkara-perkara hukum Lippo Group. Dia juga mengaku tak pernah meminta duit Rp 3 miliar seperti dalam kesaksian persidangan sebelumnya. Menurut dia, namanya hanya dicatut oleh pihak yang ingin mendapat keuntungan.

“Saya sangat terganggu dengan jualan-jualan itu, dengan tenis-tenis itu. Saya sama sekali tidak pernah minta uang, apalagi jadi pengurus,” kata dia saat menjadi saksi Edy Nasution.

Terjerat Kasus Suap

Penyelidikan terhadap mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi Abdurrahman, terus berlanjut. Pekan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi sebagai saksi atas tersangka bekas petinggi PT Paramount Enterprise International, Lippo Group, Eddy Sindoro.

25 Juli 2016
KPK memulai penyelidikan terhadap Nurhadi karena diduga terlibat dalam rangkaian proses suap untuk perkara-perkara Lippo Group. Tudingan itu muncul setelah KPK menemukan sejumlah dokumen perkara Lippo dan duit Rp 1,7 miliar saat menggeledah rumah Nurhadi, April 2016.

28 Juli
Nurhadi mengajukan pengunduran diri dari jabatannya di Mahkamah Agung dan pegawai negeri sipil.

5 Oktober
Saksi di persidangan menyebut Nurhadi meminta Rp 3 miliar kepada Lippo Group untuk acara bulu tangkis di Bali. Namun, dalam persidangan selanjutnya, Nurhadi membantah tudingan itu.

22 November
KPK menetapkan bekas petinggi Lippo Group, Eddy Sindoro, sebagai tersangka. Eddy diduga terlibat dalam suap Lippo Group kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

BACA JUGA  Kapolri soal Kabareskrim Terseret Tambang Ilegal: Harus Ada Alat Bukti

6 Desember
Surat perintah penyidikan terhadap Eddy Sindoro menjadi benang merah KPK untuk menelusuri lebih dalam peran Nurhadi.

30 Desember
KPK memeriksa Nurhadi berkaitan dengan dugaan suap pengajuan peninjauan kembali perkara perdata yang melibatkan anak usaha Lippo Group di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

18 Januari 2017
KPK menyatakan kesulitan mendatangkan saksi dan mencari barang bukti sehingga penanganan kasus Nurhadi tertunda.

29 Oktober 2018
KPK kembali memanggil Nurhadi untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka Eddy Sindoro.

3 November
KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nurhadi pekan ini. Pemanggilan ulang dilakukan karena Nurhadi mangkir pada pemeriksaan sebelumnya. (Muhammad Rezki)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.