Mabes Polri Siapkan Detasemen Khusus Anti Korupsi Sampai Tingkat Polda

JAKARTA, kabarpolisi.com- Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) tengah menyusun dan mengkaji pembentukan Destasemen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Densus Antikorupsi). Densus Antikorupsi rencananya disiapkan hingga level Polda.

“Saya lagi membuat rapat-rapat, bentuknya seperti apa, SOP-nya seperti apa, biaya berapa, tingkat Mabes berapa, Polda berapa. Bayangkan ada 33 satgas (satuan tugas) nantinya,” kata Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/7).

Rencana pembentukan Densus Antikorupsi salah satunya disebabkan oleh keterbatasan jumlah pegawai dan penyidik di KPK yang berjumlah di kisaran seribu orang.

Dengan jumlah demikian, kata Kapolri, pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan secara masif. Padahal, di sisi lain, Polri memiliki sumber daya yang disebutnya ‘raksasa’.

“Saya sampaikan Polri ini mesin raksasa, jumlah 423 ribu orang, punya 33 polda, hampir 500 polres,” kata Tito.

Wacana membentuk Densus Antikorupsi itu kata Tito sudah disampaikan saat halal bi halal dengan KPK di Mabes Polri beberapa waktu lalu. Jika terbentuk nanti, Tito memprediksi Polri dapat merekrut hingga empat ribu personel Densus Antikorupsi.

“Kami total ada 423 ribu personel, tinggal kami butuh anggaran, dari Komisi III, Banggar maupun pemerintah kami minta didukung, ini akan menjadi mesin besar di semua daerah,” katanya.

Kewenangannya Densus Antikorupsi disebut akan sama seperti KPK. Sebab, Tito mengatakan kemampuan penyelidikan tindak pidana korupsi sudah dimiliki Polri sejak lama.

Di samping itu, Tito juga menyatakan tugas Densus Antikorupsi tidak akan tumpang tindih dengan KPK. Nantinya, densus akan berkolaborasi dengan KPK dalam menangani kasus. KPK disebut bakal menjadi triger mechanism dan supervisor.

Satgas Pangan

Kapolri mencontohkan Satgas Pangan bentukan Polri di 33 Polda yang mampu menekan harga sembilan bahan pokok.

Dalam kurun dua bulan, Satgas Pangan berhasil menangani 212 perkara terkait harga sembako sehingga memaksa mafia kartel pangan tiarap.

“Yang nimbun pun saya perintahkan tangkap. Kalau tidak ditangkap, Direktur Reserse, Kapolres, Kapolda saya ganti. Itu masif, mereka bergerak,” kata lulusan terbaik Akademi Kepolisian tahun 1987 ini.

Editor : Dewinta Pringgodani

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.