Mahathir Mohamad
KUALA LUMPUR, kabarpolisi.com –
Tun Dr Mahathir Mohamad Ketua Pakatan Harapan (PH) resmi dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh oleh Yang di-Pertuan Agung XV Sultan Muhammad V di Istana Negara, Kuala Lumpur, Kamis malam ini.
Pelantikan ini mengakhiri ketidakpastian situasi politik usai kekalahan Barisan Nasional yang berkuasa selama 60 tahun dalam Pilihan Raya Umum (PRU) ke-14, Rabu (9/5).
Empat pimpinan Pakatan Harapan terlebih dahulu tiba di Istana Negara sebelum Yang di-Pertuan Agung Sultan Muhammad V, yakni Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Dr Wan Azizah Wan Ismail, Sekjen Partai Aksi Demokratis (DAP) Lim Guan Eng, Presiden Partai Pribumi Melayu Bersatu (PPBM) Muhyiddin Yasin dan Presiden Partai Amanah Muhammad Sabu.
Pada kesempatan tersebut Mahathir membaca sumpah jabatan dan sumpah rahasia di hadapan Sultan Muhammad V.
Dalam salah satu sumpahnya Mahathir menyatakan bahwa dirinya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban dalam menjalankan jabatan dengan segala daya upaya, melindungi dan mempertahankan kelembagaan.
Setelah membaca sumpah, Mahathir menuliskan tanda tangan kemudian diakhiri dengan pembacaan doa oleh mufti wilayah persekutuan.
Pengawas Rumah Tangga Istana, Dato Wan Ahmad Dahlan Bin Hj Abdul Azis menyatakan Istana Negara telah menerima hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Malaysia pada Kamis dini hari, pukul 02.45 setempat.
“Istana Negara menerima surat dari komponen anggota Pakatan Harapan pada pukul 01.38 Kamis (10/5) yang mendukung pengangkatan Tun Dr Mahathir Mohammad sebagai Perdana Menteri ke tujuh,” katanya.
Usai memverifikasi dokumen tersebut, Yang di-Pertuan Agung XV Sultan Muhammad V, bertemu dengan Datuk Seri Wan Azizah Wan Ismail, Tan Sri Muhyiddin Yasin, Lim Guan Eng dan Mohammad Sabu pada Kamis pagi pukul 05.00 di Istana Negara.
“Setelah meng-interview-nya dan mendengar pandangannya memutuskan untuk mengundang Tun Dr Mahathir untuk membentuk Pemerintahan Federal sesuai dengan Artikel 43 (2a) Konstitusi Federal. Yang Mulia kemudian melantik Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri pukul 09.30,” katanya.
Ahmad Dahlan mengatakan Istana Negara menyangkal kuat pernyataan tanpa bukti bahwa Sultan Muhammad V menunda pelantikan Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri.
Yang Mulia percaya tugas dan fungsinya sesuai Konstitusi Federal untuk melantik Tun Dr Mahathir sebagai Perdana Menteri.
Najib Legowo
Sementara itu, Ketua Barisan Nasional (BN) Datuk Seri Najib Razak menyatakan menerima keputusan rakyat Malaysia dalam Pemilihan Umum Ke-14 atau Pilihan Raya Umum (PRU) Ke-14, Rabu (9/5) kemarin.
Najib mengemukakan hal itu dalam jumpa pers di Gedung PWTC Kuala Lumpur, Kamis, didampingi Wakil BN Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, Sekjen BN Datuk Seri Tengku Adnan Bin Tengku Mansor, Ketua Wanita BN Tan Sri Shahrizat Abdul Jalil, dan Ketua Pemuda BN Khairy Jamaluddin.
“Kita baru saja menyelesaikan PRU yang ke-14. Suatu pilihan raya yang begitu sengit, tetapi ini merupakan manifestasi prinsip demokrasi yang kita anuti. Banyak perkara-perkara yang digunakan sebagai senjata waktu PRU termasuk fitnah dan hasutan yang dilemparkan di antaranya konon BN akan melakukan penipuan untuk memenangi PRU,” katanya lagi.
Jelas sekali dengan putusan PRU 14 ini, ujar dia, tidak ada penipuan yang telah dilakukan oleh pihak BN.
“Ada juga konon saya dan rekan-rekan telah merencanakan pertemuan Majelis Keselamatan Negara pada Rabu malam sebagaimana disebut dalam twitter pukul 22.00 malam karena keadaan darurat,” katanya pula.
Dia mengatakan hal tersebut merupakan satu lagi contoh hasutan pada rakyat dan merupakan suatu pembohongan, karena tidak ada pertemuan Majelis Keselamatan Negara.
“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua pemimpin BN peringkat nasional dan daerah, rekan-rekan dalam BN UMNO yang telah bekerja siang dan malam dalam membuat program dan kegiatan yang terkait PRU,” katanya.
Dia mengatakan sejak dirinya mengambil alih jabatan pada 2009, pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat dan untuk menentukan masa depan yang lebih baik untuk rakyat dan generasi mendatang.
“Hampir tiga juta pekerjaan telah diwujudkan karena kemiskinan di tahap paling rendah kita telah bangunkan infrastruktur bertaraf dunia, ekonomi Malaysia telah dapat dipacu ke pertumbuhan yang bisa dibanggakan dan mendapat pengakuan badan-badan seperti IMF dan Bank Dunia,” ujar Najib pula.
Rakyat secara inklusif telah mendapat faedah melalui berbagai inisiatif yang telah dilaksanakan BN, katanya lagi.
Tetapi apa yang dilakukan, ujar dia, mungkin kurang diterima dibanding pihak lawan dan sekarang rakyat ini menunggu janji-janji tersebut dilaksanakan sebagaimana terkandung dalam manifesto dan ucapan-ucapan mereka.
“Kita telah melakukan yang terbaik dan pencapaian kita bisa dibanggakan. Saya menyadari ada yang tidak sempurna dalam menjalankan negara, tetapi keutamaan saya adalah senantiasa untuk keselamatan dan kemakmuran rakyat Malaysia. Saya menerima keputusan yang dibuat oleh rakyat. Partai BN komitmen menghormati prinsip-prinsip demokrasi berparlemen,” katanya pula.
Oleh karena tidak ada partai yang mendapatkan simple majority, ujar dia, maka Sri Baginda Yang Dipertoan Agung akan membuat keputusan siapa yang akan dilantik oleh Tuanku menjadi perdana menteri.
“Mengikuti kelembagaan pelantikan ini adalah keputusan Agung (raja) berdasarkan siapa yang mendapat kepercayaan anggota dewan rakyat. BN akan menghormati apa saja keputusan yang dibuat Agung dan saya berharap semua rakyat Malaysia untuk tenang dan memberi kepercayaan kepada Agung untuk membuat keputuan sebaik mungkin,” katanya lagi.
Dia berkomitmen melakukan yang terbaik yang akan dilandaskan kepada kepentingan rakyat dan negara.
“Malaysia adalah negara istimewa, saya dan rekan-rekan bersyukur diberi kesempatan memimpin negara ini selama ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan BN yang telah memberikan sokongan yang padu pada BN. Kita telah memenangi 79 kursi ini juga merupakan mandat supaya rakyat percaya lebih pada BN pada yang masa-masa yang akan datang,” kata Najib pula. (Antara/Reuters/Bernama/Devara)
