Ryamizard Ryacudu
JAKARTA, kabarpolisi.com – Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan seluruh pengadaan senjata api yang dilakukan semua instansi terkait harus mendapat izin dirinya.
Hal itu menanggapi polemik pengadaan senjata oleh Polri yang tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
“Pokoknya sekarang saya minta semuanya yang pakai senjata harus melalui izin dari menteri pertahanan,” ujar Ryamizard di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/10).
Ryamizard mengakui, koordinasi pengadaan senjata api saat ini masih belum berjalan baik. Ia berkata, ada sejumlah pengadaan senjata yang menggunakan aturan di luar Undang-Undang yang berlaku sehingga menciptakan polemik.
Oleh karena itu, Ryamizard mengharapkan semua pihak terkait wajib berkoordinasi dengan Kemhan untuk mencegah polemik serupa terjadi kembali.
“Koordinasi ini belum berjalan dengan benar. Mudah-mudahan ke depan berjalan betul karena satu induk, yaitu Menteri Pertahanan,” ujarnya seperti dikutip CNN Indonesia.
Muatan senjata dan amunisi yang ditujukan untuk Korps Brimob pada akhir pekan lalu tertahan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, karena belum ada rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dan lolos proses kepabeanan.
Kargo itu berisi senjata Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) dan amunisi RLV-HEFJ kaliber 40x 46mm. SAGL berjumlah 280 yang dikemas dalam 28 kotak (10 pucuk/kotak), dengan berat total 2.212 kg. Sementara amunisi memiliki total 5.932 butir yang dikemas dalam 71 boks dengan berat total 2.829 kg.
Kargo berisi senjata itu diangkut pesawat maskapai Ukraine Air Alliance dengan nomor penerbangan UKL 4024, dan tiba pada Jumat (29/9) pukul 23.30 WIB. (Rizal)
