Oknum Wartawan Mengaku Wartawan Bikin Resah, AJI : Lapor Polisi

JAKARTA – Keberadaan oknum yang mengaku sebagai wartawan belakangan ini menjadi sorotan dari berbagai pihak. Keberadaan oknum yang mengaku sebagai wartawan ini dirasa meresahkan bagi sebagian kalangan masyarakat. Pasalnya, oknum yang mengaku wartawan itu tak segan-segan memeras korbannya.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Aliansi Jurnalis Independen Sasmito Madrim memaparkan, dirinya seorang dikatakan jurnalis bukan pada ada medianya atau tidak namun pada produk dan aktivitas jurnalistiknya. Pasalnya, lanjut Sasmito, saat ini sudah banyak lahir media-media baru dengan beragam bentuk.

“Sebut saja ada media komunitas, citizen jurnalisme (jurnalisme masyarakat,red). Meskipun mereka tidak berbadan hukum, namun mereka ada. Jadi yang dilihat bukan hanya medianya. Oke, itu salah satu indikator, tapi karya jurnalistiknya juga harus dilihat,” bebernya kepada Metropolitan.id melalui sambungan telepon, Senin (30/8/21).

Berbeda lagi, masih kata dia, ketika ditemukan aktivitas pemerasan atau mengancam dan tindak pidana lain yang dilakukan oknum yang mengaku wartawan, Sasmito mempersilahkan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib dan dijerat undang – undang tindak pidana, di luar UU Pers. “Itu namanya pemerasan, bukan melakukan kerja-kerja jurnalistik. Saat terjadi sengketa pemberitaan, itu selesaikan di Dewan Pers, tapi ketika ada pemerasan ada tindak pidana yang lain, silahkan laporkan ke polisi. Karena itu mencoreng profesi jurnalis,” tegasnya.

Karya jurnalistik tentu memiliki proses seperti peliputan, konfirmasi, verifikasi, editing hingga akhirnya diterbitkan dan dikonsumsi masyarakat banyak. Artinya, masih kata dia, ada proses kegiatan jurnalistik yang dilakukan. “Patokannya menurutku itu, sepanjang warga atau jurnalis melakukan kerja-kerja jurnalistik, maka karyanya bisa disebut karya jurnalistik. Menurutku mereka layak dilindungi Undang Undang Pers,” terangnya lagi. Disinggung terkait adanya, verifikasi yang dilakukan Dewan Pers, Sasmito memandang, hal itu merupakan salah satu ikhtiar agar memudahkan masyarakat mengidentifikasi keberadaan media yang sudah terverifikasi. (tob/suf)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.