JAKARTA, kabarpolisi.com – Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik memuji kemajuan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu, kata dia, dibuktikan dengan Indeks Persepsi Korupsi yang naik menjadi peringkat 96 pada 2017 dari peringkat 152 pada 2003.
“Indonesia tumbuh sebagai negara G20 yang cukup menonjol, dan upaya pemberantasan korupsinya bergerak maju,” kata Moazzam, Jakarta, Rabu (2/5) seperti dikutip dari Antara.
Kemajuan lain yang patut dicatat, sambungnya, adalah keseriusan Indonesia mewujudkan komitmen pemberantasan korupsi yang disampaikan dalam London Anti-Corruption Summit pada Mei 2016. Dalam pertemuan yang dihadiri 53 negara itu, Indonesia menyampaikan 19 komitmen rencana aksi pemberantasan korupsi yang sejauh ini 17 di antaranya sudah terpenuhi.
Ia mengambil contoh komitmen yang sudah dipenuhi Indonesia adalah penguatan sistem ‘whitsleblower’ termasuk dengan kehadiran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mengembangkan basis data berdasarkan pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.
Moazzam menilai Perpres tersebut sangat vital untuk mendorong transparansi data publik dan mencegah korupsi.
Pria yang bertugas sebagai dubes di Jakarta sejak 2014 silam itu menyatakan kemajuan perjuangan antikorupsi Indonesia sejak London Summit itu tidak terlepas dari keinginan dan komitmen pemerintahan Presiden RI Joko Widodo serta Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).
Moazzam yang menjalani sebagian besar karier diplomatnya di negara-negara berkembang kawasan Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika Timur itu mengaku belum pernah menemukan sebuah lembaga yang tangguh seperti KPK.
“Kesuksesan KPK mengungkap kasus tokoh-tokoh publik dan mengamankan negara dari korupsi harus diapresiasi dan didukung,” kata diplomat Inggris yang berdarah Pakistan tersebut.
Selain pemerintah dan penegak hukum, memuji dukungan lapisan masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan media dalam hal pemberantasan korupsi.
“Di Indonesia, seperti halnya di banyak negara, orang-orang kaya, kuat, dan memiliki keterkaitan dengan politik biasanya tidak menyukai lembaga antikorupsi karena bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Karena itu meski mencatat kemajuan, tetapi Indonesia harus terus berjuang melawan korupsi karena ini sangat penting untuk masa depan bangsa,” kata Moazzam. (Antara)
