Jusuf Kalla
JAKARTA, kabarpolisi.com – Perbedaan pendapat dalam politik bukan berarti perpecahan. Namun untuk pejabat pemerintah harus satu suara dengan pimpinan, yaitu Presiden Joko Widodo
Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan TNI yang ingin terjun ke dunia politik praktis sebaiknya sebaiknya keluar dari institusinya.
“Karena dalam pemerintahan itu tidak ada demokrasi terbukanya, boleh kita bermusyawarah, tapi begitu diambil keputusan ya harus nurut. Tidak ada voting, tidak ada tidak setuju, tidak ada di pemerintahan,” ujar JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
“Pokoknya kalau pemimpin sudah mengatakan A, ya A. Tidak boleh bilang B,” tegas JK.
Terkait dengan tuduhan TNI melakukan manuver politik menjelang 2019, JK menyebut kata ‘berpolitik’ memiliki makna yang biasa. Hal itu tentu berbeda dengan politik praktis.
“Jangan orang ngomong terus langsung berpolitik, jangan. Politik praktis itu ya ingin dipilih ingin memilih itu yang praktis. Tapi tentu ada macam-macam berbeda pandangan, tidak berarti itu perpecahan,” jelasnya.
JK meminta PNS dan TNI yang hendak melakukan politik praktis diminta keluar dari institusinya. Hal ini karena adanya aturan kepada PNS dan TNI untuk tidak ikut dalam politik praktis.
“PNS boleh memilih, boleh juga dipilih, tapi harus keluar dulu. TNI juga begitu, boleh dipilih tetapi harus keluar dulu, kayak Agus (Agus Harimurti Yudhoyono) begitu. Kalau memang mau berpolitik praktis ya keluar dulu, kayak Agus, bagus itu kan,” ucapnya.
Ditambahkannya, tahun politik setiap tahun di Indonesia tetaplah ada. Menghangatnya politik Indonesia pada akhir 2017 ini karena tahun pilpres dan Pemilu 2019 telah dekat. Menurutnya, Indonesia telah biasa mengalami situasi seperti ini.
“Setidaknya pemilihan langsung sudah empat kali, ini keempat kalinya ini kan. Kita tidak biasa saja. Ini karena kalian punya banyak media makanya gaduh, coba tidak ada media, mana gaduh, ya kan? Jadi itu biasa saja,” ujarnya sambil tersenyum.
Dia kembali menegaskan bahwa pemerintahan saat ini tetap fokus bekerja dan proyek-proyek yang telah dicanangkan pemerintah tetap juga berjalan.
“Semua jalan. Proyek-proyek kan jalan juga bahwa yang gaduh itu beberapa bagian tapi tidak akan mengganggu seluruh sistem,” terangnya.
Habiskan Energi
Dikutip dari Detikcom, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan elemen bangsa untuk fokus pada pembangunan bangsa. JK tidak ingin energi bangsa terkuras hanya soal senjata dan film.
“Kita perlu tindakan, tentu pemerintah pada dewasa ini mencapai apa yang kita harapkan. Kita harus prioritaskan apa yang kita buat bersama,” kata JK dalam sambutannya pada acara Pidato Peradaban (Lecture on Civilization) – Centre for Dialogue and Cooperation Among Civilizations (CDCC) di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (4/10/2017).
“Pemerintah juga tak sempurna. Tidak ribut macam-macam, ribut senjata ribut nonton film. Kita masih banyak kekurangan terus terang,” sambungnya.
JK mengatakan bahwa sejak era Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Indonesia masih berbicara soal sandang dan pangan. Bahkan hari ini, pemerintahan juga masih disibukkan soal masalah-masalah itu. Seharusnya, masalah-masalah itu telah selesai.
“Baru satu selesai. Pangan, masih kita cabai keriting, bawang, beras, gula. Di Malaysia dan Thailand tak bicarakan lagi. Masih banyak kekurangan kita,” ucapnya.
Oleh karenanya, JK menyebut masih banyak hal yang lebih penting untuk segera dibenahi. Salah satu yang disebutnya soal ketimpangan ekonomi.
“Bagaimana menunjukan ekonomi itu. Memajukan semangat entreprenuer, keberanian, macam-macam untuk maju sehingga kita tak selalu tangan di bawah,” tegasnya.
Editor : Muhammad Rizal Tanur
