Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyerahkan penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kapolresta Sidoarjo Kombes Polisi Himawan Bayu Aji (Foto Bambang Ari)
JAKARTA, kabarpolisi.com – Kepolisian Daerah Jawa Timur berkibar! Satu penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan tiga Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) berhasil direbut oleh Polda yang dipimpin Irjen Polisi Mahfud Arifin itu.
Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Polres Gresik meraih penghargaan bergengsi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan satu penghargaan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) direbut oleh Polrestabes Surabaya. Sebelumnya, Polresta Sidoarjo, Polres Jember dan Polres Gresik juga sudah meraih penghargaan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kapolresta Sidoarjo Kombes Polisi Himawan Bayu Aji langsung menerima penghargaan WBBM tersebut dari Menteri PAN-RB Asman Abnur dan disaksikan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief.
“Alhamdulillah. Ini pencapaian luar biasa. Terima kasih untuk Bapak Kapolri, Bapak Wakapolri dan Bapak Kapolda Jawa Timur yang telah membimbing kami selama ini,” ujar mantan Kasubdit Tindak Pidana IT dan Siber Bareskrim Polri itu terharu.
Harapan Menteri
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur memberikan penghargaan kepada unit kerja pelayanan publil yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di Jakarta, Selasa (12/12).
Sebanyak 6 unit kerja mendapat penghargaan WBBM, dan 77 unit kerja mendapat penghargaan WBK dalam rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HAKORFIA) tersebut.
Penyerahan Penghargaan bagi unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih Melayani ini dilaksanakan setiap tahun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Ini dimaksudkan agar momentum Hari Anti Korupsi Internasional mampu menjadi pemicu bagi seluruh Instansi Pemerintah untuk melakukan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi secara konkret, sistematis, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Asman.
Reformasi Birokrasi merupakan langkah utama untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih baik, efektif dan efisien. Sasarannya jelas, yaitu agar masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek KKN.
Namun demikian, menurut Menteri Asman, dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi tersebut tidaklah mudah dan memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini karena beberapa hal, antara lain luasnya cakupan yang harus dilakukan perbaikan; kompleksitas permasalahan yang dihadapi karena banyaknya tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan dan regulasinya, serta perubahan pola pikir dan perilaku negatif birokrasi yang sudah mengakar.
“Oleh karena itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran hasil tersebut, instansi pemerintah wajib membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan bagi seluruh unit-unit kerja pelayanan lainnya,” imbuhnya.
Unit kerja yang menjadi pilot project tersebut disebut dengan unit kerja pelayanan Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Untuk itu, saya meminta pimpinan instansi pemerintah yang telah memiliki unit kerja WBK/WBBM untuk segera menularkan hal-hal baik yang ada di unit WBK/WBBM tersebut ke unit-unit lain di lingkungan instansinya,” tegas Menteri Asman.
Unit-unit pelayanan yang lain, bisa belajar ke unit-unit WBK/WBBM, seperti yang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, secara sistematis seluruh unit layanan yang ada di instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang berkualitas dan bersih dari KKN.
“Saya mengajak seluruh jajaran kementerian, lembaga, pemda, untuk mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi dengan memprioritaskan pembangunan unit-unit kerja pelayanan menjadi WBK/WBBM,” pungkas Menteri Asman.
Bangga
Selain satu Polresta dan tiga Polres di Polda Jawa Timur, Polrestabes Semarang Polresta Banjarmasin, Polres Balikpapan, Polresta Pekanbaru, Polresta Padang, Polres Serang dan Direktorat Tipikor Bareskrim Polri juga meraih WBK.
Kapolresta Pekanbaru Kombes Polisi Susanto mengaku bangga mendapat penghargaan WBK. “Ini berkat kerja keras anggota Polresta Pekanbaru,” kata alumnus Akademi Kepolisian tahun 1993 ini.
Begitu juga Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Paulus Waterpauw dan Kapolrestabes Medan Kombes Polisi Sandi Nugroho juga bangga. “Ini pencapaian yang luar biasa dari Polrestabes Medan,” ujar Paulus Waterpauw kepada kabarpolisi.com (BIT)
