PONTIANAK – Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membantah isu anggota intel pada salah satu kepolisian resort (polres) mengancam pengurus Partai Demokrat di daerah untuk mendukung kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara (Sumut). Isu itu telah ditelusuri dan tidak ditemukan adanya pengancaman tersebut.
“Tidak ada seperti itu (pengancaman). Hanya komunikasi rutin,” kata Kabid Humas Polda Kalimantan Barat Kombes Donny Charles Go saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu, 10 Maret 2021.
Donny juga membantah petugas di lapangan meminta dokumen tertentu ke pengurus Partai Demokrat di daerah. Anggota intel polres diisukan meminta dokumen nama-nama pengurus inti partai.
“Tidak ada minta dokumen,” ujarnya.
Donny mengaku langsung mengecek ke polres-polres setelah menerima informasi itu, termasuk Polres Melawai. Dia menegaskan anggota Polri hanya melaksanakan tugas rutin mengumpulkan keterangan guna mengantisipasi dampak konflik internal Partai Demokrat di wilayah kabupaten.
“Dilakukan dengan komunikasi biasa saja, suasananya berlangsung dengan baik. Intinya, kami ingin menjaga situasi tetap kondusif dengan mengetahui permasalah secara dini, sehingga mudah mengambil langkah antisipasi. Sebatas menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Kalbar,” ungkapnya.
Isu pengancaman itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman melalui akun media sosial Twitter pribadinya, @BennyHarmanID. “Para pengurus Demokrat tingkat kabupaten dan kota kini resah. Mereka diancam intel-intel Polres untuk menyerahkan nama-nama pengurus inti partai,” cuit Benny.
KLB yang berlangsung di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, itu memutuskan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dia menggantikan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pihak Moeldoko diam-diam telah menyerahkan hasil KLB itu ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Penyerahan hasil KLB itu untuk mengesahkan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat periode 2021-2025.
Sementara itu, AHY menegaskan KLB Deli Serdang ilegal. Penetapan Moeldoko sebagai Ketum Partai Demokrat dianggap tidak sah. AHY, pengurus DPP, dan DPP Partai Demokrat pun sudah menyerahkan bukti bahwa KLB Deli Serdang tidak sah.
Tata Tanur
