Relawan Jenderal Fakhrizal Pertanyakan Kerja KPU Sumbar

Gambar:Portal Sumbar

PADANG, kabarpolisi.com – Relawan Pasangan Calon (Paslon) Gubernur-Wakil Gubernur Sumbar lewat jalur Independen Fakhrizal-Genius Umar (FaGe) mempertanyakan hasil kerja proses Verifikasi Faktual yang dilakukan oleh KPU Sumatera Barat.

Para relawan menyampaikan berbagai keluhannya terkait kinerja KPU Sumbar tersebut saat berkumpul di posko tim pemenangan FaGe di jalan Raden Saleh Kota Padang Senin (20/7/2020).

Relawan FaGe merasa tidak puas dan menemukan sejumlah kejanggalan bahkan merasa terzalimi dengan hasil verifikasi faktual yang termasuk dalam pembahasan pleno di Kabupaten/Kota.

Salah seorang relawan yang tinggal di Flamboyan Padang, Asmaizar mengungkapkan, dirinya menemukan ada warga yang mendukung Fakhrizal-Genius Umar. Lalu, pindah mengontrak ke kawasan Purus.

“Namun sayangnya yang bersangkutan dianggap tidak ditemukan (TD). Seharusnya, jika tidak ditemukan, bisa ditanya kepada yang memberikan KTP dukungan itu sehingga bisa dibantu diantarkan ke tempat tinggalnya yang sekarang,” ujar Asmaizar seperti dilansir dari Covesia.com

Selain itu, dirinya juga mengaku risih ketika harus difoto saat dilakukan verifikasi faktual.

“Bukan saya saja, pendukung yang lain juga mengeluhkan pola seperti itu. Buat apa difoto-foto, sudah jelas saya mendukung kok,” tukasnya.

Relawan lainnya, Arifal dari Pesisir Selatan mengungkapkan, warga di daerahnya sudah tahu kalau dia pendukung militan Fakhrizal-Genius. Bahkan, ada baliho di depan rumahnya. Namun, saat verifikasi kebetulan dirinya tidak di rumah.

“Yang ada di rumah, istri saya. Saat ditanya petugas apa benar mendukung Fakhrizal-Genius? Istri saya menjawab “ya iyalah keluarga saya timnya beliau”.

Kemudian diminta menunjukkan KTP dan mengisi form. Lalu, saya minta istri kirimkan foto berkas yang diisinya. Ketika istri minta foto berkas ke petugas, petugasnya minta maaf karena salah mengisi ke form tidak mendukung,” beber Arifal.

Arifal menambahkan, pada hari kedua petugas itu datang ke rumahnya, dan dia meminta form yang telah diisi istrinya. “Jika nantinya tim Fakhrizal-Genius melaporkan masalah ini ke Bawaslu, istri saya siap menjadi saksi. Buktinya masih ada,” imbuhnya.

Topan, relawan dari Pasaman Barat mengungkapkan temuan adanya warga yang mendukung diminta membuat surat pernyataan. “Bagi kami di daerah, tentu membuat surat pernyataan itu bikin shock warga. Seharusnya kalau sudah mendukung tak perlu lah pakai bikin pernyataan lagi,” tukasnya.

Kemudian Ventur, relawan lainnya mengungkapkan ada tim relawannya bernama Linda di Parak Karakah Padang didatangi petugas. Saat dilihat daftar nama, ternyata namanya dicoret. “Bu Linda kaget dan bertanya kenapa namanya dicoret? Saat ditanya kenapa dicoret, dijawab petugas tidak tahu. Sementara nama dua orang anaknya ada,” ungkapnya.

Berbeda dengan Samin yang menangani pengumpulan dukungan di Dharmasraya dan Sijunjung. Ia mengapresiasi KPU setempat yang dinilainya profesional dalam melakukan verifikasi.

“Jika KPU-nya profesional, maka akan mendapatkan hasil yang baik. Hampir 80 persen di Sijunjung dukungan memenuhi syarat. Petugas proaktif bekerja dari pagi sampai sore melakukan verifikasi sehingga sangat sedikit syarat dukungan yang dinyatakan tidak ditemukan,” jelasnya.

Terkait laporan banyak dukungan dinyatakan berstatus tidak ditemukan, dirinya berharap agar petugas memverifikasi ulang.

“Ya, bisa saja warga yang mendukung itu saat petugas datang mereka lagi ke sawah atau kerja sehingga tidak ada di rumah. Petugas harus proaktif lah. Kecuali orang di alamat yang dicari itu sudah meninggal, baru bisa dinyatakan TMS,” ujarnya.

Senada dengan itu, Genius Umar membenarkan apa yang dikeluhkan relawannya itu. Menurutnya verifikasi faktual yang dilakukan KPU merugikan pihaknya. Ia meminta dan mendorong KPU agar pendukung berstatus TD tidak menjadi TMS. Melainkan dilakukan verifikasi faktual ulang lagi kepada TD tersebut.

“Kami terima jika harus memberikan dukungan tambahan lagi. Sampai batas akhir input dukungan susulan, ada sekitar 200 ribu lebih. Tetapi, KPU harus berada di koridor aturan, dengan memverifikasi faktual kembali pendukungan yang berstatus TD,” jelasnya.

Menyikapi hal ini, Komisioner KPU Bidang Teknis dan Pelaksanaan, Izwaryani mengatakan dari beberapa persoalan yang dikeluhkan oleh relawan Fakhrizal – Genius Umar sudah diselesaikan. Seperti halnya di Pesisir Selatan, ada nama pendukung yang dicoret oleh petugas PPS sebelum verifikasi faktual. Setelah dimediasi, persoalan itu sudah selesai.

“Ada yang beberapa sudah selesai. Seperti nama pendukung yang tercoret oleh PPS di beberapa tempat seperti di Pesisir Selatan,” sebut Izwaryani kepada Covesia.com, Selasa (21/7/2020) pagi.

Namun, untuk beberapa persoalan yang belum selesai. Izwaryani menyayangkan selama Verifikasi Faktual, tim LO dari Fakhrizal – Genius Umar belum terlibat aktif membantu PPS.

“Alangkah bagusnya kita saling membantu dan bekerja sama sesuai aturan. Jadi hal ini bisa meminimalisir pendukung yang tidak ditemukan,” sebutnya.

Ia juga mengatakan jangan tanggung jawab verifikasi faktual ini hanya diserahkan kepada PPS. Karena petugas PPS ada atau tidak adanya pendampingan dari LO maupun Panwaslu, mereka harus jalan memverifikasi dengan target 25 orang perhari setiap anggota PPS.

“Jadi komunikasi yang pro aktif bisa menyelesaikan seluruh persoalan di lapangan yang ditemukan oleh relawan Fakhrizal – Genius Umar,” sebutnya.

Kemudian, persoalan petugas PPS hanya melakukan verifikasi faktual satu kali untuk menemui pendukung. Izwaryani menyebutkan hal tersebut memang sudah instruksi dari pusat.

“Instruksinya memang harus itu. Datangi sekali dan datangi orang selanjutnya jika tidak berhasil ditemui. Karena target nya 25 orang per hari setiap anggota PPS. Jadi sinergitas dan kerja sama sangat dibutuhkan sekali,” ucapnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.