JAKARTA, kabarpolisi.com – Skandal kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia(BLBI) disebut tak lepas dari peran International Monetary Fund (IMF). Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid, Rizal Ramli, mengatakan IMF memanfaatkan krisis moneter di kawasan Asia Tenggara pada medio 1997-1998.
“Secara umum saya jelaskan, kasus BLBI tidak bisa dilepaskan peranannya dari tekanan IMF terhadap Indonesia,” kata Rizal usai diperiksa di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa 2 Mei 2017.
Ia menjelaskan, hal tersebut bermula saat Indonesia terdampak krisis moneter.Kondisi Indonesia diyakini hanya bakal anjlok dari angka 6 persen menjadi 2-0 prrsen. Kehadiran IMF malah memperburuk kondisi ekonomi Indonesia hingga minus 13 persen.
“Sebelum Managing Director IMF Michael Camdemssus bertemu dengan pak Harto (Presiden Soeharto) Oktober 1997, kami diundang oleh ekonom. Kami satu-satunya yang menolak IMF datang ke Indonesia,” tegas dia.
Penolakan dilakukan setelah melihat pengalaman Amerika Latin yang kondisi perekonomiannya memburuk seiring kehadiran lembaga donor internasional tersebut. Begitu masuk Indonesia, IMF menyarankan tingkat bunga bank dari rata-rata 18 persen menjadi 80 persen sehingga banyak perusahaan sehat terpaksa bangkrut.
Tidak hanya itu, IMF juga memerintahkan pemerintah Indonesia menutup 16 bank kecil pada 1998. Sayangnya, begitu bank-bank kecil ditutup, masyarakat malah tidak percaya dengan semua bank di Indonesia sehingga terjadi penarikan uang besar-besaran oleh nasabag dari bank swasta seperti BCA dan Danamon tak terhindarkan.
“Bank ini nyaris bankrut. Akhirnya pemerintah terpaksa nyuntik BLBI senilai USD80 miliar, termasuk penyelamatan bank paling besar di dunia,” beber dia.
IMF, lanjut Rizal, juga menyarankan pemerintah menaikkan harga BBM hingga 74 persen. Padahal, dua hari sebelum pemerintah menaikan harga BBM, Rizal juga sempat bertemu Hubert Neiss, Managing Director IMF Asia di Hotel Grand Hyatt.
Dalam pertemuan itu, Rizal menolak usulan Hubert. Saat itu suasana di Indonesia juga tengah tidak kondusif.
Akhirnya, sehari setelah pemerintah menaikan harga BBM, kerusuhan pecah di berbagai daerah yang mengakibatkan ratusan orang meninggal. Rupiah pun ikut anjlok, dari Rp2.300 per USD menjadi Rp15.000 per USD.
“Akibat tiga kebijakan ini, terjadi lah kasus BLBI yang besar. Nah, pada waktu itu, pemilik-pemilik bank yang dibantu BLBI pada dasarnya kan dibantu. Mereka tanda tangan tunai, pinjam tunai, dan harus dibayar tunai. Tapi ketika pemerintahan Habibie dilobi, diganti tidak usah bayar tunai asal menyerahkan aset lahan tanah bangunan perusahaan,” ujar dia. (mustain)
