Jakarta, kabarpolisi.com – Usaha pemerintah yang mengintervensi penetapan tarif taksi online berpotensi menghilangkan layanan transportasi yang murah dan aman bagi masyarakat. Di sisi lain, ketika terjadi keterbatasan suplai, mitra pengemudi tidak akan mendapatkan jasa kompensasi yang adil atas jasa mereka.
Perusahaan penyedia aplikasi transportasi online Grab Indonesia, angkat bicara mengenai revisi itu. Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan, adanya penentuan tarif batas atas dan bawah akan mengganggu pasar transportasi online.
“Dengan begitu, semakin sedikit mitra pengemudi yang akan mengambil pesanan. Nah, pasar pada akhirnya teganggu. Penumpang dan juga mitra pengemudi kami merugi,” ujar Rizky di Jakarta, Selasa (21/3/2017)
Seperti diketahui, revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 mengenai aturan bagi angkutan berbasis aplikasi atau taksi online, kini menjadi polemik di tengah masyarakat.
Salah satu poin yang menjadi perdebatan adalah adanya tarif batas atas dan tarif batas bawah. “Saat ini, banyak orang yang sanggup dan mampu menikmati layanan ride hailing, karena harga yang kami tawarkan lebih responsif dari taksi konvensional,” kata Ridzki.
Menurutnya, usaha pemerintah yang mengintervensi penetapan tarif taksi online berpotensi menghilangkan layanan transportasi yang murah dan aman bagi masyarakat.
Sekadar informasi, seperti dilansir Viva.co.id nantinya penetapan tarif akan dilakukan oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga, dipastikan besaran tarif taksi online tiap wilayah akan berbeda, disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing.
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan terus mensosialisasikan revisi Permenhub Nomor 32 Tahun 2016 tersebut, yang akan diberlakukan mulai 1 April 2017 mendatang. (hamzah)
