Sedang Sakit Di PAW, Politisi Demokrat Gugat SBY

Jakarta, kabarpolisi.com – Anggota DPR RI Dapil DIY, Ambar Tjahyono, menggugat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Waketum Partai Demokrat Roy Suryo. Ambar, yang juga anggota aktif Partai Demokrat, di-PAW (pergantian antar-waktu) saat dalam posisi sedang sakit.

Kuasa hukum Ambar, Irsyad Thamrin, mengatakan gugatan kepada SBY diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. SBY digugat atas perbuatan melawan hukum terkait dengan alasan-alasan dan unsur pemberhentian Ambar.

Irsyad mengatakan Partai Demokrat tidak transparan dan akuntabel karena tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu mengenai usulan PAW, termasuk dengan alasan dan bukti-buktinya sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Merasa terdriskiminasi, banyak anggota DPR yang tersangkut korupsi pun belum di-PAW. Ini ketika dalam posisi sakit sedang dalam proses penyembuhan langsung di-PAW,” kata Irsyad saat memberikan keterangan pers di RM Bale Timoho, Yogyakarta, Rabu (29/3/2017) seperti dikutip dari Detik.com

Selain menggugat SBY, Ambar mengajukan gugatan terhadap kader Partai Demokrat, Roy Suryo. Gugatan terhadap Roy Suryo ini diajukan ke PN Sleman, DIY, dan akan digelar sidang perdana pada 30 Maret 2017.

Roy dianggap telah menyerang Ambar dengan tuduhan-tuduhan yang menyudutkan, seperti kecurangan pada pileg. Ambar dituduh melakukan kecurangan-kecurangan dalam rekapitulasi pemilihan sampai melapor ke mahkamah partai terkait dengan pelanggaran pakta integritas Partai Demokrat.

“Pak Ambar merasa dizalimi terus. Ini saatnya untuk menghentikan,” ucap istri Ambar Tjahyono, Mursupriyani.

Ambar juga mengajukan gugatan terhadap Komisi Pemilihan Umum ke PTUN Jakarta. Ia keberatan atas keluarnya surat KPU Nomor 618/KPU/XI/2016, yang menetapkan PAW.

Surat tersebut dianggap cacat prosedural dan cacat substansi karena tanpa dilengkapi surat keterangan berhalangan tetap dari pihak berwenang sebagaimana yang disyaratkan oleh UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Apalagi Ambar dan keluarga pada awalnya tidak pernah diberitahukan secara resmi tentang surat KPU tersebut. (rik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.