PM Spanyol, Mariano Rajoy, berkeras tidak ingin mengakui hasil referendum kemerdekaan Catalonia karena dianggap tidak sesuai konstitusi. (Reuters/Andrea Comas)
JAKARTA, kabarpolisi.com – Pemerintah Spanyol berkeras menolak seruan berdialog dengan Catalonia meski pemerintahan separatis wilayah itu sudah mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan pada awal pekan depan.
“Pemerintah Spanyol tidak akan bernegosiasi terkait sesuatu yang ilegal dan tidak akan menerima pemerasan,” bunyi pernyataan kantor Perdana Menteri Mariano Rajoy, Kamis (5/10).
Sejak hasil referendum kemerdekaan keluar, belum ada pembicaraan yang dilakukan antara pemimpin Catalonia dan pemerintah Spanyol.
PM Rajoy berkeras tidak ingin mengakui hasil referendum yang dinilainya tidak sesuai konstitusi itu. Dia menganggap sebagian besar warga Catalan telah dibodohi dengan gerakan separatisme yang ingin memecah belah bangsa.
Sementara itu, Presiden Catalonia, Carles Puigdemont, menganggap wilayahnya berhak menentukan nasib sendiri dengan dasar hasil referendum kemarin.
Dia menganggap kebijakan pemerintah pusat sebagai “suatu bencana” yang semakin mendorong Catalonia untuk bercerai dari Spanyol.
Anggota legislatif regional pro-kemerdekaan pun menyerukan rapat khusus pada Senin pekan depan untuk memperdebatkan hasil referendum.
“Dan dengan mengikuti perjalanan sidang nanti, kemerdekaan dapat diumumkan,” papar seorang sumber dari pemerintah daerah Catalonia kepada AFP dan dikutip CNN Indonesia
Sementara itu, anggota parlemen regional separatis ekstrem kiri CUP, Mireia Boya, menekankan bahwa rapat awal pekan depan itu akan menjadi “rapat paripuna untuk mengumumkan kemerdekaan Republik Catalonia.”
Madrid pun dihadapkan pada krisis politik terburuk selama beberapa dekade terakhir, sementara Uni Eropa terus bungkam.
Selama ini, Catalonia telah meminta bantuan internasional, khususnya Uni Eropa, untuk memediasi perselisihan Barcelona dengan Madrid.
Namun, blok tersebut seakan masih enggan menengahi konflik ini karena menganggap masalah tersebut merupakan isu internal Spanyol.
Sejauh ini, Uni Eropa hanya mendesak Madrid dan Barcelona untuk berdialog dan bergerak cepat mencari solusi penyelesaian sesuai konstitusi Spanyol (Devara)
