Salah satu pemilik toko terpaksa menggunakan papan untuk membantu mobilisasi barangnya akibat pembangunan trotoar di kawasan Pasar Padang Panjang. Sebagian terpaksa menolak proyek ini karena jalan masuk ke toko mereka jadi tertutup akibat kontruksi trotoar yang terlalu tinggi. (Foto : Awaluddin Awe)
PADANG PANJANG – Pembangunan kawasan pedesterian Pasar Padang Panjang diduga jadi tumpangan politik dan persaingan bisnis yang melibatkan oknum tertentu.
Secara teknis, pembangunan trotoar itu ditolak secara langsung atau tidak langsung oleh para pedagang, terutama yang memiliki ruko.
Alasan mereka, dengan adanya trotoar itu jalanan jadi sempit, sulit parkir dan mereka tidak bisa menggunakan alat untuk memasukan barang dagangan akibat kondisi badan trotoar terlalu tinggi.
“Mustahil kami mengangkat barang dagang dengan tangan ke dalam toko dengan kondisi berat seperti ini. Tetapi kalau menggunakan alat dorong tidak bisa masuk, sebab badan trotoar terlalu tinggi,” Uni Sas, salah seorang pedagang toko di kawasan Pasar Padang Panjang.
Penolakan sama juga disampaikan para pedagang emas di kawasan Pasar Padang Panjang. Dengan menggunakan trotoar seluas dan setinggi itu menganggu kepada mobilitas kendaraan calon pembeli mereka ke dalam toko.
Pekerjaan Proyek Terganggu
Para pedagang melalui kontraktor sudah meminta agar pemasangan trotoar agak dilerengkan. Jadi pembeli bisa menaikan kendaraan mereka ke atas. Sebab jika diparkir di luar trotoar akan mengganggu arus lalulintas.
Masukan ini kabarnya sudah diresfon oleh seorang staf PUPR bernama Nal ke lapangan. Tetapi setelah itu tidak ada tindaklanjutnya.
Akibatnya, kontraktor tidak bisa melanjutkan pekerjaan. Sehingga progres pekerjaan jadi tidak tercapai sesuai jadual.
Nah, dalam kondisi begitu, sang Kadis PUPR malah menekan kontraktor terus dengan ancaman akan diputus kontrak. Padahal sang kontraktor sudah kurah kariah mengejar ketertinggalan pekerjaan di lapangan akibat adanya penolakan pemilik toko.
Selain itu, di lapangan tidak ada kordinasi antara pihak PUPR dengan pihak pasar. Terbukti penolakan terhadap pemasangan trotoar ini tidak dibantu menjelaskannya kepada pedagang.
“Padahal proyek itu kan untuk memperindah dan mempercantik pasar mereka sendiri,” kata seorang pemuda yang bekerja di salah satu toko kepada Kabarpolisi.com.
Sejumlah politisi juga melihat potret pekerjaan kawasan pedisterian Pasar Padang Panjang sebagai bukti kelemahan kordinasi antar sesama dinas.
“Semestinya, urusan penolakan itu bisa dikawal oleh orang dinas pasar dan Satpol PP,” ujar politisi yang enggan dituliskan namanya. (*)
Awaluddin Awe
