Walikota Depok Idris Abdul Shomad (Foto Istimewa)
DEPOK, kabarpolisi.com – WAKIL Wali Kota Depok Pradi Supriatna mempertanyakan sikap Wali Kota Depok Idris Abdul Shomad yang tak memuat fotonya dalam baliho untuk menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz al-Saud.
“Saya akan meminta klarifikasi sekaligus meminta pertanggungjawaban Wali Kota Idris, kenapa hanya foto dia yang ada di situ. Padahal, di baliho itu juga ada logo Kota Depok, seharusnya foto kami berdua yang dipasang,” tegasnya Kamis kemarin.
Baliho tanpa foto Wakil Wali Kota Pradi Supriatna itu berukuran 3 m x 5 m dan dipasang di bibir Tol Jagorawi, Kilometer 14, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Jalan itu merupakan jalur yang dilewati rombongan Raja Salman dan Presiden RI Joko Widodo menuju Istana Bogor, Rabu (1/3) lalu.
Idris, sambungnya, sebenarnya tidak dilarang untuk secara pribadi memasang foto dan mengucapkan selamat kepada Raja Salman. “Tapi di ucapan itu tidak boleh memakai logo daerah. Bicara logo berarti bicara daerah yang di dalamnya ada wali kota dan wakil wali kota,” jelas Pradi.
Ia mengaku tak bisa menutupi rasa herannya atas ulah mitranya tersebut. Ia mengaku posisinya sebagai wakil kepala daerah seperti mulai dibatasi Idris.
Apalagi selama ini ia juga mulai tak dilibatkan Wali Kota dalam pengambilan kebijakan strategis.
Contohnya, kata Pradi, pengisian jabatan eselon II, III dan IV Kota Depok, ia tak pernah dilibatkan. “Harusnya calon pejabat yang direferensikan dibahas bersama. Kami ini kan merupakan pasangan terpilih hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) Depok,” tegasnya.
Saat dihubungi di kesempatan berbeda, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD Kota Depok Nurhasim menambahkan, baliho tanpa foto Pradi menjadi puncak ketidakpuasan Pradi terhadap Idris. Beberapa bulan setelah dilantik pada 17 Februari 2016, sinkronisasi keduanya sebenarnya mulai terlihat retak.
“Puncak ketidakharmonisan itu saat hendak melakukan pergantian, permutasian, dan perotasian pejabat daerah jilid I pada Agustus 2016. Semua saran Pradi diabaikan Idris,” ujar Nurhasim.
Keretakan makin mengental, sambung Nurhasim, saat dilakukan pergantian, pemutasian, dan perotasian pejabat daerah jilid II pada 30 Desember 2016. “DPRD sejak lama sudah melihat adanya ketidakharmonisan ini,” ujarnya. (irul/MI)
