Wapres JK Berharap Tommy, Mamiek dan Prabowo Tak Berupaya Hindari Pajak

JAKARTA, kabarpolisi.com — Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara terkait munculnya nama sejumlah tokoh Indonesia dalam “Paradise Papers”, kumpulan 13,4 juta dokumen tentang mereka yang secara diam-diam berinvestasi di luar negeri, di tempat yang dinamakan “surga pajak”.

Tiga tokoh Indonesia yang namanya masuk dokumen itu adalah dua anak presiden kedua RI Soeharto, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto) dan Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto); serta Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Jusuf Kalla berpendapat, ada dua hal yang biasanya menjadi alasan bagi seseorang untuk membuat perusahaan di luar negeri.

“Motif pertama, tentu ingin menghindari pajak. Motif kedua, ingin memudahkan bisnis itu mendapat akses ke luar dan ke dalam negeri,” kata Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (7/11/2017) seperti dikutip kompascom

Apabila motif kedua yang menjadi alasan bagi Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto, dan Prabowo Subianto untuk menanam investasi di negeri surga pajak, Kalla tak mempermasalahkan.

“Jadi orang bikin itu supaya mendapat kredit dari luar negeri kemudian dipakai di dalam negeri. Itu juga positif, tidak semua negatif. Ada juga positifnya orang itu memakai akses modal dari luar ke dalam,” ujar Kalla.

Namun, Kalla mengingatkan jangan sampai alasan untuk menghindari pajak yang menjadi motif. Ia pun mengingatkan tokoh-tokoh Indonesia yang namanya tercantum dalam Paradise Papers atau Dokumen Surga untuk tetap membayar pajak.

“Yang negatifnya, kalau uang disembunyikan di situ untuk tidak membayar pajak, itu negatif,” kata Kalla.

“Ya, namanya pengusaha, kan, banyak akalnya, kan. Asalkan tetap bayar pajak,” ujarnya.

Terkuaknya Dokumen Surga ini awalnya muncul dalam surat kabar Jerman, Süddeutsche Zeitung, dan kini dikembangkan lagi oleh Konsorsium Jurnalis Investigatif.

BACA JUGA  Penambangan Ilegal DI DIY 32 Titik, Dua Alat Berat Yang Digunakan Untuk Aktivitas Tambang Ilegal Disita.

Dalam dokumen tersebut, nama Tommy Soeharto tercatat pernah menjadi direktur dan bos dewan Asia Market Investment, perusahaan yang terdaftar di Bermuda pada 1997 dan ditutup tahun 2000.

Konsorsium Jurnalis Investigatif juga melihat ada kesamaan alamat dengan perusahaan lain yang dimiliki Tommy, Asia Market dan V Power. Kedua perusahaan itu terdaftar di Bahama.

Tommy turut membuka perusahaan patungan dengan rekannya dari Australia dengan kegiatannya berupa iklan jalan di Negara Bagian Victoria di Australia, Filipina, Malaysia, Myanmar, dan China.

Perusahaan itu ditutup di Bermuda pada 2003 dan berdasarkan data dari firma hukum di Bermuda, Appleby, perusahaan tersebut disebut sebagai pengemplang pajak.

Sementara itu, Mamiek Soeharto dikatakan sebagai Wakil Presiden Golden Spike Pasiriaman Ltd sekaligus pimpinan Golden Spike South Sumatera Ltd dengan rekannya, Maher Algadri.

Maher merupakan salah satu konglomerat terbesar di Indonesia zaman kepemimpinan Soeharto, menurut laporan Forbes.

Nama Prabowo Subianto disebut pernah menjabat Direktur dan Wakil Pimpinan Nusantara Energy Resources yang kantornya berada di Bermuda. Perusahaan ini terdaftar pada 2001, kemudian ditutup pada 2004 dan menyandang status sebagai perusahaan penunggak utang.

Prabowo juga disebut memiliki sebagian perusahaan Nusantara Energy Resources di Singapura yang merupakan bagian dari Nusantara Group.

Perhatian Pemerintah

Seperti dilansir Kompascom terungkapnya laporan Dokumen Surga atau Paradise Papers tidak luput dari perhatian pemerintah.

Apalagi, ada warga negara Indonesia (WNI) yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pemerintah tidak akan tinggal diam terkait informasi adanya sejumlah WNI berinvestasi secara diam-diam di negara-negara surga pajak.

Pemerintah akan melakukan tindakan karena Indonesia sedang berproses menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF), yaitu satuan tugas internasional untuk memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

BACA JUGA  Penambangan Ilegal DI DIY 32 Titik, Dua Alat Berat Yang Digunakan Untuk Aktivitas Tambang Ilegal Disita.

“Maka itu, akan memerangi segala illicit financing (dana gelap keuangan),” ujar Sri Mulyani di Kantor Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Jakarta, Senin (6/11/2017).

Selain itu, pemerintah juga akan melihat apakah ada keterkaitan antara nama-nama yang tercantum pada Laporan Dokumen Surga Pajak dengan upaya penghindaran pajak.

Seperti diketahui, setidaknya ada tiga nama WNI yang disebut tercantum di laporan tersebut. Mereka adalah Tommy Soeharto, Mamiek Soeharto, dan Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan, apabila ada keterkaitan dengan perpajakan, maka pemerintah akan memaksimalkan kerja sama perpajakan internasional.

Saat ini, Indonesia termasuk 100 negara yang sudah sepakat untuk menggalang kerja sama melalui pertukaran informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information (AEoI).

Kerja sama itu tidak hanya meliputi negara-negara maju namun juga negara atau yurisdiksi yang dikenal sebagai surga pajak.

Istilah surga pajak karena menawarkan tarif pajak rendah bahkan nol persen.

Sri Mulyani juga memastikan, pemerintah akan memanfaatkan data dari Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan FATF untuk mengecek wajib pajak demi memerangi dana-dana gelap.

Data-data dari dua lembaga itu diyakini akan menguatkan data yang sudah dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak pasca pelaksaan program tax amnesty. (Rizal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.