JAKARTA, kabarpolisi.com – Organisasi Masyarakat Merdeka Seratus Persen ( DERAP) yang terdiri dari sejumlah aktivis 98, mendeklarasikan diri di Kopi Politik, jalan Pakubowono VI No. 26AF, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (22/03/2018)
Deklarasi tersebut untuk pengukuhan DERAP sebagai sebuah organisasi kekuatan rakyat yang berjuang secara terorganisir, terstruktur, masif dan progresif.
Hal ini demi mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia dan membangun kemerdekaan rakyat merdeka seratus persen, seperti disampaikan oleh Panitia deklarasi DERAP Wisnu Simba.
“Ormas DERAP mengukuhkan dirinya berjuang untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut yang digagas dari para kalangan Aktivis ’98,” ujar Wisnu.
“Sebuah kebahagiaan dan semangat bagi kami, kita dapat berkumpul bersama hadir dalam acara deklarasi ini,” kata Wisnu Simba dalam undangannya
Kalangan Aktivis 98 yang kritis terhadap pemerintahan Jokowi yang kerap melakukan kajian kebijakan strategis menghimbau untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negara merdeka seratus persen.
Tokoh Aktivis ’98, Aznil mengatakan elemen 98 tetap kritis pada pemerintahan Jokowi.
“Kami (Aktivis ’98) mendukung Jokowi Capres 2019 nanti sudah tuntas. Tetapi bukan berarti menghilangkan kekritisan kami. Kebijakan-kebijakan dilakukan oleh pembantu presiden yang tidak pro rakyat dan tidak membangun kemandirian bangsa tetap akan kita lawan,” ujarnya.
Deklator sekaligus Ketua Umum Derap terpilih secara aklamasi ini dalam orasinya menegaskan tidak boleh demokrasi diperjuangkan oleh mahasiswa 98 terbentuk budaya ABS (Asal Bapak Senang) dan pengkultusan.
“Derap 98 didirikan dari gagasan para aktivis 98 bertujuan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang bisa memerdekakan rakyat seratus persen dari ketidakadilan, kemiskinan dan pembodohan. Untuk mencapai itu perlu dibentuk mental bukan penjilat dan ABS” tegasnya.
Lebih lanjut Aznil menginggatkan para pembantu presiden Jokowi bekerja sesuai dengan program Nawacita. Diharapkan para menteri fokus bekerja membangun kemandirian bangsa dan kedaulatan negara.
“Seharusnya ketergantungan impor yang selama ini membelenggu bangsa kita tidak mesti terjadi jika pembantu presiden bekerja baik,” tuntasnya.
Sementara itu, juru bicara DERAP, Jimmy Amos Hutahuruk mengatakan impor garam semestinya tidak perlu terjadi.
“Laut kita luas seharusnya bisa mengerakan ekonomi rakyat membangun industri garam sesuai kebutuhan pasar,” terangnya.
Ditambahkan Amos, Jokowi sudah saatnya berkonsentrasi mengerakan ekononi rakyat.
“Kami mengapresiasi pembangunan infrastruktur di era Jokowi dan berbagai terobosan lainnya. Saatnya Jokowi melakukan terobosan besar untuk mengairahkan ekonomi rakyat,”tutupnya
(Ronnie)
